Proyek Drainase Mangkrak, Anggota DPRD Lamandau Murka

ANDRE/BERITA SAMPIT - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lamandau Budi Rahmat saat meninjau lokasi proyek dengan anggota DPRD lainnya.

NANGA BULIK – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Budi Rahmat meluapkan kemarahannya saat menemukan proyek pembangunan saluran pembuangan air atau drainase yang mangkrak diduga akibat kelalaian kontraktor.

Rombongan Anggota DPRD Komisi III mendatangi langsung lokasi pengerjaan proyek di jalan Tjilik Riwut, hasilnya banyak kejanggalan yang ditemukan di lapangan, mulai dari proyek yang tidak diselesaikan tepat waktu, rusaknya instalasi pipa milik PDAM yang terkena dampak penggalian, hingga rusaknya jalan yang longsor akibat penggalian saluran drainase.

Wakil Ketua DPRD Lamandau, Budi Rahmat mengungkapkan kekesalannya dan menyebut kontraktor preman dan tak bertanggungjawab.

“Buat apa kontraktor reman seperti ini disuruh kerja, kita anggarkan pembangunan ini supaya lebih baik bukan sebaliknya malah merusak,” tegas Budi Rahmat, Senin 10 Januari 2022.

BACA JUGA:   Wakil Rakyat Minta PLN Beri Pelayanan Prima Khusus Kecamatan Delang

Diketahui, proyek pembangunan tersebut merupakan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di bawah kendali Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lamandau.

Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Shiva Famili dari Kabupaten Sukamara dengan nilai kontrak sebesar Rp 585 juta lebih, dengan waktu pelaksanaan selama 80 hari sejak 6 Oktober 2021 dan berakhir pada 24 Desember 2021.

Pembangunan ini dijadwalkan rampung pada akhir Desember 2021 lalu, namun pada kenyataanya, hingga awal tahun 2022 pengerjaannya tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor, dengan progres pengerjaan hanya 11 persen. Parahnya lagi pihak kontraktor CV Shiva Famili selama pengerjaan banyak meninggalkan kerusakan ada jaringan pipa milik PDAM yang menjadi beban dari PDAM tanpa ada tanggung jawab.

ANDRE/BERITA SAMPIT – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lamandau Budi Rahmat saat meninjau lokasi proyek drainase.

Budi juga menyoroti proses pelaksanaan lelang serta pengawasan dari dinas terkait, dalam hal ini PUPR hingga menimbulkan kerugian bagi Pemerintah dari segi perencanaan dan pembangunan dan citra pemerintahan di masyarakat, karena pembangunan tersebut juga mengganggu usaha warga sekitar akibat penggalian drainase.

BACA JUGA:   DPRD Lamandau : Pendidikan dan Kesehatan jadi Perhatian Serius

Menurutnya, pembangunan ini dikerjakan serampangan, untuk itu kontraktor harus tanggung jawab terutama menyelesaikan kerugian penggantian pipa PDAM yang ditimbulkannya akibat pembangunan.

“Harus ada tanggungjawab dari kontraktornya, tidak cukup hanya black list CV-nya saja, termasuk mengganti biaya perbaikan pipa PDAM, jangan sampai PDAM menanggung perbaikan yang diakibatkan oleh kelalaian kontraktor. Harusnya mereka berkoordinasi dulu dengan PDAM sebelum pengerjaan,” pungkasnya. (Andre/beritsampit.co.id).