Tidak Ada Keterlibatan Masyarakat Dayak dalam Satgas dan Pansus RUU IKN, Menjadi Sorotan Wapres MADN

Wakil Presiden (Wapres) Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Rahmat Nasution Hamka (BERITA SAMPIT/dok.pribadi)

PALANGKA RAYA – Wakil Presiden (Wapres) Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Rahmat Nasution Hamka, menyayangkan pembentukan Satgas Ibu Kota Negara (IKN) oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan pembentukan Pansus RUU IKN.

Pasalnya, pembentukan Satgas IKN dan Pansus RUU IKN tidak melibatkan masyarakat Kalimantan, bahkan tidak ada keterwakilan putra daerah atau Anggota FDPR RI Dapil Kalimantan dalam Satgas IKN tersebut.

“Kita menyayangkan pembentukan Satgas IKN dan Pansus RUU IKN ini tidak melibatkan putra daerah. Dan tidak ada keterwakilan masyarakat Kalimantan, terutama Dayak dalam Satgas IKN ini, begitu juga Anggota DPR RI dari dapil Kalimantan,” kata Rahmat Nasution Hamka yang akrab disapa RNH ini, Jumat 14 Januari 2022.

Menurut RNH, Kalimantan memiliki banyak tokoh dan wakil di Senayan baik di DPR muapun DPD yang layak dilibatkan dalam Satgas IKN tersebut. Namun disayangkan, berdasarkan SK Satgas yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR dan personelia Pansus RUU, tidak satupun ada keterwakilan masyarakat Kalimantan, khususnya Dayak dan Anggota DPR RI serta DPD RI.

“Harapan kita, pemerintah pusat dapat mengikutsertakan putra daerah, organisasi daerah, dan tokoh-tokoh Dayak dalam Satgas dan pembentukan IKN. Dan juga melibatkan wakil rakyat dapil Kalimantan di Pansus RUU IKN. Ini penting, sehingga kearifan lokal dan budaya tetap terjaga dalam pembangunan IKN nantinya,” tegasnya.

BACA JUGA:   Wagup Kalteng Ikuti Paripurna Secara Virtual, Ini Yang Di Bahas

Pembangunan IKN, kata RNH, tidak terlepas dan terpisahkan dari masyarakat Adat Dayak serta kearifan lokal. Sebab, hal itu sebagai salah satu peradaban yang sangat dinamis bagi masyarakat Kalimantan, tetapi tidak melupakan kearifan lokal.

“Pelibatan putra daerah, organisasi Dayak baik daerah terutama nasional ini (MADN) kita harapakan agar budaya dan kearifan lokal masyarakat Kalimantan dapat menjadi dasar pembangunan. Dengan itu, budaya dan kearifan lokal tetap terjaga,” tukasnya.

RNH kembeli menegaskan, jangan meninggalkan dan mengabaikan masyarakat adat dayak sebagai pilar utama dalam membangun keberagaman IKN agar tetap dapat menjadi kekuatan utama dalam sinergi untuk membangun peradaban yang harmonis menuju bangsa yang lebih bermartabat.

Nama-nama seperti H.M. Rifqy Karsayudha (Dapil Kalsel), Lasarus (Dapil Kalbar), Agustiar Sabran dan Willy Yosep (Dapil Kalteng) dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Kalimantan lain yang cukup kompeten terlibat dalam hal ini.

Diketahui, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) pembangunan infrastruktur Ibu Kota baru di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2021.

BACA JUGA:   Berkinerja Positif, Mendag Lutfi Terima Penghargaan “Most Popular Leader”

Keputusan Menteri tersebut membagi Satgas IKN yang terdiri dari penanggungjawab, tim pengarah, satgas perencanaan pembangunan infrastruktur IKN, satgas pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN dan Tim Sekertariat.

Pada Kepmen tersebut juga tercantum struktur organisasi, sebagai berikut: Penanggungjawab Satgas: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua Tim Pengarah: Hermanto Dardak, Ketua Satgas Perencanaan: Imam S Ernawi, Ketua Satgas Pelaksanaan: Danis Hidayat Sumadilaga, Koordinator Tim Sekretariat: Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Boby Ali Azhari.

Sementara itu, Pansus RUU IKN, terdiri dari Pimpinan Pansus IKN Ahmad Doli Kurnia (Ketua/Golkar), Junimart Girsang (Wakil Ketua/PDIP), Sugiono (Wakil Ketua/Gerindra), Saan Mustopa (Wakil Ketua/NasDem)

Anggota Pansus dari PDI Perjuangan (T.B. Hasanuddin, Bob Andika Mamana Sitepu, Arif Wibowo, Andreas Eddy Susetyo, Ichsan Soelistio, Safaruddin), Partai Golkar (Zulfikar Sadikin, Sarmuji, Hamka B. Kady), Partai Gerindra (Kamrussamad, Budisatrio Djiwandono), Partai Nasdem (Willy Aditya, Syarief Abdullah Alkadrie), PKB (Yanuar Prihatin, Fathan, Moh. Rano Al Fath), Partai Demokrat (Muslim, Hinca Panjaitan, Sartono), PKS (Suryadi Jaya Purnama, Ecky Awal Muncharam, Hamid Noor Yasin), PAN (Guspardi Gaus, Andi Yuliani Paris) dan PPP (Achmad Baidowi, Nurhayati)

(BS65/beritasampit.co.id)