PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Hamka mengatakan, dalam pengawasan yang selama ini pihaknya lakukan, masih ditemukan adanya pelanggaran oleh perusahaan.
Dikatakan, bahwa terkait amdal, kepatuhan dari perusahaan sudah lebih baik namun dalam pengawasan di lapangan masih ada pelanggaran-pelanggaran, baik dari sisi administrasi maupun berkaitan limbah.
Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan ini sudah ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku, baik secara administrasi maupun sanksi lainnya.
Dia juga a menjelaskan, salah satu fokus pihaknya pada 2022 ini adalah meningkatkan pengawasan terkait kepatuhan amdal perusahaan, baik yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan maupun kehutanan.
“Ini juga sebagai upaya mendukung kebijakan gubernur yang ingin mengintensifkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di Kalteng, agar mematuhi ketentuan yang berlaku,” kata Hamka, dikutip dari Antara, Jumat 21 Januari 2022.
Diketahui Pemprov Kalteng memang fokus dalam pengawasan dan penataan perizinan sebagai tindak lanjut kebijakan presiden. Gubernur bahkan telah membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha.
Sebelumnya Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, tim ini untuk memastikan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan dan kewajiban, yang harus dipenuhi para pelaku usaha.
Dalam implementasinya tim ini juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan aparat penegak hukum (APH) apabila ditemui pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pembentukan tim bukan untuk menghambat investasi, justru memberikan kepastian berusaha dan mengawal kebijakan presiden dalam menciptakan tata kelola perizinan yang lebih baik.
Menurutnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dirinya harus bisa mengambil tindakan tegas, merekomendasikan untuk pencabutan jika masih ditemukan praktik usaha yang tidak mengikuti aturan yang sudah bersifat final dan mengikat.
“Kami terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan perizinan berusaha yang transparan dan akuntabel. Hanya saja jika terdapat perizinan tidak sesuai peruntukannya akan direkomendasikan dicabut,” tegasnya.
(Antara/BS65)
