ANBB Bartim Minta Kapolri Proses Hukum Edy Mulyadi

Istimewa - Ketua ANBB Barito Timur Hengky A Garu menyampaikan sikap atas viralnya video "Jin Buang Anak" Edy Mulyadi di Tamiang Layang, Senin 24 Januari 2022.

TAMIANG LAYANG – Ketua Aliansi Nansarunai Bela Borneo (ANBB) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Hengky A Garu meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memproses secara hukum Edy Mulyadi.

“Karena telah menghina, melecehkan, daerah dan orang dan leluhur di Kalimantan, termasuk di Kabupaten Barito Timur,” kata Hengky kepada wartawan di Tamiang Layang, Senin 24 Januari 2022.

Menurut pria yang akrab disapa Amber itu, perilaku, perkataan dan perbuatan Edy Mulyadi dan rekan-rekannya dalam video yang viral di media sosial sudah sangat  keterlaluan dan juga perlu dilakukan proses hukum positif dan secara hukum adat yang ada di Kalimantan.

BACA JUGA:   Pemkab Barito Timur Sidak Barang Kebutuhan Pokok

ANBB Barito Timur terbentuk karena belum adanya sikap dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat atas viralnya video “Jin Buang Anak” yang didalamnya terdapat Edy Mulyadi beserta beberapa orang temannya.

ANBB Barito Timur terbentuk atas prakarsa Hengky A Garu selaku tokoh Dayak Maanyan yang mengundang sejumlah ormas dan bersepakat menggabungkan diri menjadi satu wadah dalam menyampaikan sikap.

Tokoh dan organisasi masyarakat di Kabupaten Barito Timur yang bergabung dalam ANBB Barito Timur diantaranya Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak), Forum Pemuda Dayak (Fordayak), Persatuan Pemuda Dayak (Perpadayak), Komite Nasional Indonesia (KNPI), Garda Bartim Utama (GBU), Pemuda Katolik, Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Gerakan Mandau Panca Sila (GMTPS).

BACA JUGA:   Keterbatasan Anggaran, Pemkab Barito Timur Kurangi Dana Hibah Rp7 miliar

Amber menambahkan, dari hasil pertemuan tokoh masyarakat dan ormas di kediamannya juga diambil keputusan bersama mendukung pemerintah dan percepatan pembentukan dan pembangunan IKN baru di Penajam Paser Utara, Kaltim.

“Kita juga akan menyampaikan sikap ke pemerintah dan DPRD setempat agar pernyataan dari perwakilan masyarakat Bartim juga sampai ke tingkat provinsi hingga Pak Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo di Jakarta,” kata Hengky.

(LLA/beritasampit.co.id)