DPRD Kapuas Akan Gelar RDP Terkait Pemberhentian Ratusan Karyawan PDAM

Anggota DPRD Kapuas, menerima sejumlah perwakilan karyawan PDAM setempat yang dinonaktifkan perusahaannya di DPRD setempat, Kuala Kapuas, Senin 24 Januari 2022. ANTARA/All Ikhwan

KUALA KAPUAS – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Yohanes menyatakan bahwa pihaknya berencana mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direksi dan pemegang saham Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat untuk menindaklanjuti penonaktifan atau pemberhentian ratusan karyawan.

Hal ini dikatakan Yohanes usai menerima sejumlah perwakilan karyawan PDAM Kabupaten Kapuas, yang dinonaktifkan di DPRD setempat, Senin 24 Januari 2022.

Ia menegaskan bahwa pimpinan dan anggota DPRD Kapuas sangat prihatin atas menimpa ratusan karyawan DAM Kabupaten, sebab, penonaktifan itu menyangkut hidup seseorang.

BACA JUGA:   Legislator Ini Sambangi Warga Desa Kahuripan Permai

“Disampaikan oleh karyawan yang dinonaktifkan, karena kami belum mengerti juga duduk permasalahannya, tapi ini karena menyangkut hidup seseorang, sebenarnya kami prihatin dengan kondisi ini dengan adanya karyawan yang diberhentikan,” ujarnya.

Pihaknya juga memahami keputusan Direksi PDAM Kabupaten Kapuas, bahwa memang tidak mudah menyelesaikan permasalahan seperti ini. Karena pilihannya harus menonaktifkan karyawan.

“Kami akan menyikapi dengan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direksi PDAM terkait permasalahan ini,” katanya.

Sementara itu, salah satu perwakilan karyawan PDAM Kabupaten Kapuas, yang dinonaktifkan, Rahmadi mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke DPRD setempat, untuk menyampaikan aspirasinya terkait persoalan nasib karyawan dinonaktifkan perusahaan.

BACA JUGA:   Legislator Kapuas Minta Ruas Jalan Desa Saka Tamiang Segera Ditangani

“Sebenarnya kami ingin menemui Pjs Direktur PDAM untuk menanyakan terkait penonaktifan karyawan, karena alasannya tidak ada ditempat lagi ke Palangka Raya, makanya kami ke sini (DPRD),” katanya.

Pihaknya berharap, para wakil rakyat di daerah setempat, dapat membantu dengan secepatnya, terkait dengan persoalan yang ada, sehingga hak-hak karyawan dapat dipenuhi.

“Harapan kami, DPRD dapat membantu secepatnya dengan semaksimal mungkin, agar hak-hak kami dapat dipenuhi,” kata Rahmadi.

(Antara/BS65)