PALANGKA RAYA – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana mengapresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas yang telah aktif menjadi fasilitator terwujudnya proses penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
Kejati Kalteng Iman Wijaya melalui Kasi Penkum Dodik Mahendra di Palangka, Jumat 28 Januari 2022 mengatakan, Apresiasi diberikan atas penghentian penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka AG alias G.
Dijelaskan, bahwa tersangka AF alias G diduga melanggar Pasal 362 KUHP atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian. AG mencuri dua unit telepon genggam di wilayah hukum Kejari Kapuas.
Peristiwa pencurian yang dilakukan tersangka terjadi pada Rabu 18 November 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi AD bin H di Jalan Mahakam Gang VII A .
Di hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB tersangka AG diamankan anggota kepolisian dekat rumahnya di Sei Lebu Tengah RT. 15 Desa Narahan Kecamatan Pulau Petak, Kapuas dan dibawa ke Polsek Selat guna proses lebih lanjut.
Dalam ekspose secara virtual yang dihadiri Jampidum Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda), Gerry Yasid, Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Aspidum, Kejari Kapuas dan Kasi Pidum Kejari Kapuas permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara tersangka AG disetujui.
“Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut diberikan dengan pertimbangan antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana atau belum pernah dihukum,” terang Dodik.
Pasal yang disangkakan diancam pidana paling lama lima tahun, telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban pada 21 Januari 2022 yang dihadiri korban dan isterinya, tersangka AG dan ibu tersangka, tokoh masyarakat serta penyidik.
Kemudian telah dilaksanakan pemeriksaan tahap II pada 17 Januari 2022 dan tanggapan masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara merespon dan menerima positif penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka AG.
Selanjutnya Jampidum Fadil Zumhana memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas menerbitkan SKP2 dan melaporkannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
“Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini adalah salah satu upaya Kejaksaan mendekatkan diri dengan masyarakat sesuai dengan arahan bapak Jaksa Agung,” kata Dodik.
(Antara/BS65)
