SAMPIT – PDIP Kabupaten kotawaringin Timur melakukan evaluasi menyusul hasil reposisi Alat Kelengkapan Kelengkapan Dewan (AKD) yang meninggalkan partai pemilik kursi terbanyak di DPRD Kotim ini. Salah satu yang dilakukan, secara internal adalah mereposisi terhadap fraksinya sendiri.
Buntut hilangnya peran fraksi PDIP di pimpinan AKD berbuntut walk out dari rapat paripurna, karena itu belum memberikan penugasan untuk mengisi AKD terhadap anggotanya.
“Sampai saat ini kami belum melakukan penugasan untuk anggota fraksi PDIP terkait reposisi AKD, jadi saat ini kami baru melakukan reposisi di tubuh fraksi. Jadi untuk penugasan masing-masing anggota kami masih menunggu hasil koordinasi dengan pihak pimpinan pusat atau DPP,” beber Sekretaris PDI Perjuangan, Alexius Esliter, Selasa 16 Februari 2022.
Sementara menyoal reposisi AKD yang tetap berjalan, menurut Alexius masih membiarkan hal itu berjalan dan tidak mencampuri karena pada dasarnya PDIP sangat menyadari tidak bisa mencampuri hal itu. “Artinya ranah kami dari partai tidak mungkin sampai kedalam lembaga, kami cukup sampai di fraksi, karena fraksi merupakan perpanjangan tangan partai,” tuturnya.
“Jadi jika ada kesepakatan di luar dari pada itu kami tidak mencampuri urusan partai lain, kami fokus untuk PDIP,” tandas anggota DPRD Kalimantan Tengah ini.
Sedangkan berbicara soal resiko hilangnya posisi-posisi strategis di AKD dengan tegas pria yang akrab disapa Alex ini menegaskan tidak terlalu menghawatirkan hal itu karena pihaknya sangat paham bagaimana mekanisme dan tidak seperti demikian.
Bahkan terkait kegiatan yang sudah berjalan apakah yang sudah berjalan dan terdapat indikasi menyalahi. Pihaknya tidak mengatakan itu salah atau benar, karena mereka belum masuk dalam forum tersebut.
“Entah berapa lama koordinasi yang akan dilaksanakan itu tidak bisa diputuskan secara sendiri, karena keinginan kami selama ini berjalan dengan apa yang sudah ada, karena memang belum ada koordinasi antar fraksi. Itu belum ada,” tegasnya.
Sementara berkaitan dengan kegiatan yang sudah dijadwalkan untuk dilakukan reposisi, PDIP pada dasarnya mengikuti mekanisme itu, tetapi semua harus disepakati bersama oleh seluruh fraksi yang ada dan tidak bisa oleh hanya beberapa fraksi karena menyangkut AKD.
“Jadi kami berbicara melalui fraksi kami, soal teknis mereka sudah berjalan sampai saat ini kami belum memberikan penugasan untuk masing-masing anggota fraksi. Harusnya duduk bersama, jangan sampai meninggalkan seperti ini,” bebernya.
“Apakah ada kesan PDIP ditinggal itu tidak ada, karena prosesnya belum dilaksanakan sebagaimana semestinya. Instruksi khusus untuk fraksi masih siap selalu mengikuti ketentuan yang berlaku, karena kami tidak mengikuti urusan partai lain. Kami khusus porsi PDIP, jadi kalau kemarin terjadi dan berjalan sudah paripurna ada kesepakatan beberapa partai kami tidak terlibat dalam hal itu,” timpalnya.
Ia menambahkan soal perubahan AKD sendiri pihaknya tidak merasa kalah dalam perang, karena komposisi fraksi PDIP tidak disiapkan untuk berperang, kalaupun ada bahasa perang mungkin itu hanya terjadi di Kotawaringin Timur.
“Karena kita tahu dan tugas fungsi DPRD itu sebagai legislasi, kontroling dengan bajeting jadi tidak ada peperangan. Kami tidak mempersiapkan anggota kami untuk berperang,” tambahnya.
(im/beritasampit.co.id).
