SAMPIT – Pernyataan menarik disampaikan anggota Komisi IV DPD RI Habib Said Abdurrahman pada saat mengadakan silaturahmi ke sejumlah desa yang ada di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Pernyataan itu mengenai lambatnya pembangunan di Kalteng dikarenakan diduga salah jalur, sehingga usulan yang telah disampaikan akhirnya banyak tertunda.
“Para pejabat itu mengusulkan langsung ke DPR RI, seharusnya melalui DPD RI,” ucap Abdurrahman pada saat berada di salah satu rumah warga yang ada di Desa Parebok, Kecamatan Teluk Sampit, Jumat 25 Februari 2022, sore.
Menurutnya, DPD RI merupakan perwakilan daerah yang harus dilibatkan untuk menentukan pembangunan. Namun faktanya, kata dia, justru berbalik yakni lebih mengutamakan ke DPR RI.
“Karena salah jalur itulah akhirnya ada beberapa pembangunan di Kalteng belum dimulai dikarenakan itu tadi,” tegas Abdurrahman yang merupakan perwakilan Kalteng di hadapan warga desa yang hadir di acara silaturahmi tersebut.
Ditambahkannya, tugas DPD RI selain menyampaikan langsung berbagai aspirasi pembangunan di wilayah Kalteng, komisi IV juga menyoroti soal anggaran yang akan dikucurkan ke daerah.
“Tugas kami membawa usulan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Jadi, jangan anggap kami ini tidak ada. Selain itu, tugas kami ada juga di bidang anggaran,” pungkasnya.
(ifin/beritasampit.co.id)
