Pemerintah Daerah Diminta Lakukan Pendataan dan Pegawasan Harga Di Sejumlah Pasar Dan Toko

IST/BERITASAMPIT  - Anggota DPRD Katingan, Eterly

KASONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menegah (UKM), Perdagangan dan perindustrian Kabupaten katingan segera melakukan pendataan harga sejumlah tempat penjualan minyak goreng, baik di toko-toko yang ada di pasar tradisional maupun di toko-toko modern, serta melakukan pendataan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) lainnya. Hal tersebut untuk menindaklanjuti meroketnya harga minyak goreng akhir-akhir ini, salah satunya di wilayah Kabupaten Katingan agar kembali normal.

“Naiknya harga minyak goreng ini juga akan berdampak terhadap sembako serta makanan siap saji di warung-warung. Tentu hal ini sangat erat hubungannya dengan hajat hidup orang banyak. Terutama bagi masyarakat kita yang berpenghasilan pas-pasan,” tegas Anggota DPRD Katingan Eterly, Jumat 4 Maret 2022.

Dirinya menambahkan sudah semestinya pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya dan mencari solusi yang baik agar dapat membantu keberlangsungan hidup mereka sehari-hari, serta agar masyarakat merasa diperhatikan.

Walaupun minyak goreng di sejumlah pertokoan dan pasar-pasar tidak masih aman, namun harganya tinggi. Legislator Partai Demokrat ini kembali berharap kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait harus rutin melakukan operasi pasar. Salah satunya melaksanakan penjualan minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Katingan di 13 wilayah Kecamatan.

“Kalau perlu, yang dijual bukan hanya minyak saja, tapi semua sembako yang dibutuhkan masyarakat. Apalagi, dalam waktu dekat sudah mendekati bulan puasa bagi umat muslim. Ini juga perlu menjadi perhatian agar harga sembako di pasar tetap stabil,” ucap Anggota dewan asal dapil Katingan II yang meliputi wilayah Kecamatan Katingan Kuala hingga Tasik Payawan.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa harga minyak goreng ini naik karena pengarus harga Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah dunia meningkat. Bahkan Kebijakan yang dicanangkan pemerintah yaitu program mandatori biodiesel 30% atau B30 mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) khususnya solar dan menghemat devisa, sehingga mempengaruhi atau memicu permintaan CPO bagi kebutuhan industri dalam negeri juga meningkat secara otomatis dan akan meningkatkan harga CPO, serta hingga tahun ini masih dalam situasi Pandemi Covid-19. Tidak hanya itu saja, ditambah lagi situasi invasi Rusia dan Ukraina juga berdampak terhadap perkembangan perekonomian global terutama minyak dunia.

(Annas/beritasampit.co.id)