SAMPIT – Perusahaan yang bergerak di bidang curah cair terutama yang memiliki Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di bantaran sungai di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), jumlahnya banyak. Hanya saja, belum ada yang membentuk tim penanggulangan tumpahan minyak.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit Agustinius Maun mengatakan, perusahaan yang sudah ada TUKS terutama usaha pokoknya minyak baik CPO maupun BBM itu diwajibkan punya tim penanggulangan tumpahan minyak.
“Kami harapkan kedepannya, jika terjadi tumpahan minyak di sungai, kita punya tim yang mampu diandalkan, sehingga pencemaran dan hal hal yang tidak diinginkan bisa diatasi dengan baik,” ucap Agustinius kepada wartawan media siber beritasampit.co.id, usai menyaksikan simulasi penanggulangan tumpahan minyak di pelabuhan PT Wilmar Group Unit Bagendang di Desa Bapanggang Raya, Kecamatan MB Ketapang, Kamis 24 Maret 2022.
Menurutnya, potensi terjadinya tumpahan minyak ke sungai pada saat bongkar muat di pelabuhan atau TUKS sangat besar.
Oleh karena itu, kata Agustinius, Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut meminta dan mensyaratkan semua TUKS wajib melaksanakan pelatihan penanggulangan tumpahan minyak.
“Kami perlu sampaikan bahwa TUKS usaha pokoknya adalah minyak baik CPO maupun BBM itu wajib untuk melaksanakan pelatihan penanggulangan tumpahan minyak seperti yang sudah dilaksanakan PT Wilmar di Desa Bapanggang Raya,” saran Agustinius.
Untuk kedepannya, tambahnya, KSOP Kelas III Sampit akan mengadakan kerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang curah cair lainnya dengan jumlah lebih besar.
“Saya punya rencana ke depan, akan mengadakan pelatihan untuk tim penanggulangan tumpahan minyak di sungai dengan perusahaan curah cair tidak hanya PT Wilmar bahkan Sukajadi dan Pertamina,” tandasnya. (ifin/beritasampit.co.id).
