PALANGKA RAYA – Aliansi Cipayung Plus melakukan aksi damai di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) jalan S. Parman Kota Palangka Raya, Senin 11 April 2022.
Aksi damai dari Organisasi Kepemudaan tersebut menuntut berbagai tuntutan kepada pemerintah, salah satunya terkait dengan kenaikan harga BBM, kelangkaan minyak goreng, kemudian janji-janji anggota DPRD yang tidak terealisasi dan isu wacana penundaan pemilu dan tiga periode masa jabatan.
Aksi damai ini, tidak hanya dilakukan di Kalimantan Tengah saja, namun dilakukan juga di seluruh daerah Indonesia dengan tuntutan yang sama, dan sesuai keadaan daerah masing-masing.
Dalam organisasinya, salah seorang massa aksi menyampaikan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mementingkan kepentingan Rakyatnya, bukan kepentingan pejabat dan Kroni-kroninya.
“Tapi saat ini Pejabat dan Pemerintah kita sudah tidak pro dengan rakyat lagi, Kalau tidak becus jadi pemimpin lebih baik turun saja,” ungkapnya saat menyampaikan orasinya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan juga, saat ini rakyat sedang menjerit, hidup sudah susah dengan adanya Covid-19 ditambah lagi dengan kenaikan Harga BBM, kelangkaan Minyak Goreng, kemudian janji-janji anggota DPRD yang katanya Pro Rakyat tidak terealisasi. Selanjutnya isu wacana penundaan pemilu dan tiga periode masa jabatan presiden itu sudah tidak benar menyalahi konstitusi.
“Kelangkaan minyak goreng dan bahan pokok lainnya, rakyat meminta stabilkan bahan pokok, kenapa bisa minyak goreng langka. Kalteng punya banyak perusahaan sawit tapi Minyak goreng bisa langka,” sambungnya.
“Indonesia kaya dengan alam, kaya dengan hasil hutan tapi masyarakat nya menderita. Kita punya sawit, batubara, emas tapi masyarakat tidak menikmatinya, yang murah-murah di langkahkan. Kelangkaan minyak goreng menjadikan harga naik, “sahut salah satu peserta massa aksi damai tersebut.
Menyambut berbagai tuntutan dari Organisasi Kepemudaan tersebut, Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno menyampaikan, Ia memahami apa yang disampaikan oleh kalangan massa aksi damai tersebut.
“Karena aksi demo ini saya melihat tidak hanya di Kalteng, tapi di hampir seluruh Indonesia dan apa yang disampaikan pasti sama adalah mengenai kelangkaan minyak goreng, penundaan pemilu dan mengenai kenaikan BBM, dan bapak Presiden terang benderang itu menyampaikan kepada Menteri untuk menyetop pembicaraan permasalahan perpanjangan tiga periode,” ujar Wiyanto.
“Percayakan kepada kita, pasti akan kami tindak lanjut dan akan di sampaikan kepada pemerintah pusat maupun kepada DPR RI, percayakan kepada kami sebagai wakil rakyat,” tambahnya.
Adapun tuntutan dari Aliansi Cipayung Plus diantaranya ialah :
1. Mendesak dan menuntut DPRD untuk menyampaikan penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode
2. Menuntut DPRD agar mendesak pemerintah daerah untuk segera mengusut tuntas mengenai kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga bahan pokok lainnya.
3. Menuntut DPR-RI agar mendesak Menteri SDM agar segera menurunkan harga dan mensubsidikan BBM dimasyarakat indonesia.
4. Menuntut perwakilan DPR-RI dari dapil Kalteng untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap janji kampanye Presiden dan wakil Presiden.
5. Menolak kebijakan pemerintah pusat terkait PPN 11 %. Dan nomor 6. Mendesak DPR-RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
7. Meminta dan Mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria di Kalimantan Tengah.
Usai membacakan tuntutannya itu, jajaran massa aksi langsung membubarkan dan meninggalkan halaman Gedung DPRD Provinsi Kalteng, dengan situasi aman dan kondusif. (M.Slh/beritasampit.co.id).
