Aleg Golkar Minta Semua Pihak Kawal Terus Minyak Goreng Bersubsidi

Anggota DPR RI dari fraksi Golkar Mukhtarudin.

JAKARTA– Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta semua pihak untuk melakukan pengawalan, untuk memastikan minyak goreng curah bersubsidi agar sampai di tangan warga yang berhak menerima.

Hal tersebut disampaikan Mukhtarudin menanggapi Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan minyak goreng curah bersubsidi terus meningkat.

“Saya kira pendistribusian Migor bersubsidi ini merupakan salah satu terobosan untuk atasi kelangkaan Minyak Goreng curah dan tingginya harga minyak goreng kemasan di pasaran yang rata-rata Rp24.000 per liter,” tutur Mukhtarudin, Rabu, (13/4/2022).

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun bilang dengan adanya distribusi minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter tersebut sangat membantu warga memenuhi kebutuhan tang selama ini kesulitan memperolehnya.

BACA JUGA:   Cegah Bullying, Dede Yusuf: Butuh Peran Sekolah Beri Pendidikan Karakter Anak

Diketahui sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pelaku industri minyak goreng sawit harus terus meningkatkan pasokan minyak goreng curah di pasar.

Sejauh ini, kata Menperin, dari data yang ada di Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) rata-rata penyaluran minyak curah sudah mencapai 6.060 ton per hari.

Jumlah itu mengalami kenaikan dari rata-rata di bulan Maret yang cuma mencapai 4.050 ton. Distribusi ini juga sudah mencapai wilayah timur Indonesia.

“Kami mendorong para pelaku industri minyak goreng sawit untuk meningkatkan pasokan minyak goreng curah Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap para pelaku perusahaan industri minyak goreng sawit yang terlibat,” beber Agus.

Agus memaparkan, pemenuhan kebutuhan minyak goreng curah bersubsidi terus meningkat dari 51,98% pada bulan Maret lalu menjadi 77,90% pada April.

BACA JUGA:   Cuaca Ekstrem di Kalteng dan Kalbar, Legislator Golkar: Pemerintah Harus aktif Lakukan Mitigasi Bencana Alam

Selain itu, aspek pemerataan distribusi juga membaik. Dari semula 14 provinsi, kini tinggal 7 provinsi, yang masih terlapor zero supply, utamanya provinsi-provinsi di wilayah timur, antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah dalam hal ini telah mengambil kebijakan untuk menyuplai minyak goreng curah bersubsidi dalam kemasan jeriken khusus untuk provinsi-provinsi tersebut.

Pasokan untuk beberapa provinsi di Indonesia timur yang masih mengalami kekosongan juga sedang dalam proses pengiriman.

“Meskipun dikemas dalam jeriken, minyak goreng tersebut masih berstatus minyak curah dan tetap diberikan subsidi,” pungkas Agus Gumiwang Kartasasmita.

(dis/beritasampit.co.id)