PANGKALAN BUN – Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk para Nelayan dimana pun dalam pendistribusiannya harus tepat sasaran dan tepat jumlah, begitu juga di Pantai Kubu Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pendistribusiannya harus tepat pada sasaran.
Hal ini disampaikan oleh Mukhtarudin Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Tengah pada waktu serap aspirasi nelayan di Desa Kubu Kabupaten Kobar pada saat menggelar Halal Bihalal di Pantai Kubu bersama jaringannya, Rabu, 4 Mei 2022.
“Dimana pun saya berada saat reses di wilayah Provinsi Kalteng saya selalu menyerap aspirasi masyarakat, termasuk di Desa Kubu saya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memonitor pendistribusian BBM Bersubsidi untuk nelayan agar tepat sasaran,” kata Mukhtarudin Jumat 6 Mei 2022.
Oleh karena itu, lanjut Mukhtarudin yang membidangi energi, tentu hal ini penting untuk mengetahui penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan sesuai fakta di lapangan. Monitoring ini tidak hanya terkait distribusinya tapi juga mengecek apakah kuotanya sudah cukup atau kurang.
“Jika ditemukan ada indikasi masalah kecil baik terkait distribusi maupun kuota maka tentu harus kita benahi, karena dari masalah yang kecil kalau kita abaikan bisa menjadi masalah besar,” ujarnya.
Dijelaskan, bahwa BBM Bersubsidi ini diperuntukan untuk nelayan, kalau pendistribusiannya tidak tepat sasaran harus segera diperbaiki. Yang mana subsidi dari Pemerintah untuk BBM tersebut sangat besar. “Apalagi saat ini harga minyak mentah di atas 100 Dolar per barel, subsidinya luar biasa,” ungkap Mukhtarudin.
Dalam waktu dekat ini Mukhtarudin akan bertemu dengan perwakilan pertamina di Pangkalan Bun dan Branch Sales Manager Pertamina. Pada pertemuan nanti dirinya perlu mengetahui berapa jumlah alokasi dan stok BBM yang Bersubsidi maupun non subsidi disalurkan di Kabupaten Kobar, selain itu juga apa saja dampak dari kenaikan harga Bbm Non Subsidi (Pertamax).
“Saya akan bertemu dengan perwakilan pertamina di Pangkalan Bun dan Hiswana Migas ingin mengetahui alokasi dan stok BBM Subsidi dan Non Subsidi. Begitu juga dampak dari kenaikan harga Bbm Non Subsidi khususnya pertamax,” jelasnya.
Hal ini menurut Mukhtarudin, sebagai bahan evaluasi yang akan dibahas pada masa sidang di DPR RI nanti bersama Stakeholder terkait, Kementerian ESDM dan Pertamina untuk menentukan langkah kebijakan-kebijakan ke depan. Semua ini agar pendistribusian BBM Bersubsidi lebih tepat pada sasarannya dan tepat jumlahnya. (Man/beritasampit.co.id).
