SAMPIT – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengapresiasi para petani kelapa sawit yang telah menyuarakan keluhan dan aspirasi petani sawit terkait kondisi saat ini anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
“Meski ini merupakan permasalahan nasional, namun dewan tetap memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah,” ucap Juliansyah didampingi Sekretaris Komisi II Syahbana dan anggota Komisi II Ary Dewar di Sampit, Rabu 18 Mei 2022.
Komisi II DPRD Kotawaringin Timur pada Selasa 17 Mei 2022 kedatangan rombongan pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kotawaringin Timur menyampaikan keluhan terkait anjloknya harga kelapa sawit.
“Penutupan keran ekspor hasil kelapa sawit juga berdampak terhadap kami para petani. Hasil penjualan jauh menurun,” kata Ketua Apkasindo Kotawaringin Timur, Syamsir.
Apkasindo sudah terbentuk di tujuh kecamatan di Kotawaringin Timur. Organisasi ini menaungi petani kelapa sawit individu atau sering disebut petani rakyat.
Kedatangan pengurus Apkasindo ke DPRD Kotawaringin Timur sebagai upaya menyampaikan aspirasi. Aksi damai ini dilaksanakan serentak oleh Apkasindo di seluruh Indonesia.
Menurut dia, kebijakan larangan ekspor itu berdampak besar terhadap petani. Bahkan Syamsir menyebut terjadi penurunan penghasilan petani sekitar 70 persen.
Harga kelapa sawit di tingkat petani yang dulunya sempat di atas Rp3.000 per kilogram, saat ini anjlok menjadi di kisaran Rp1.500 hingga Rp1.800/kg.
“Saat ini petani sedang menangis akibat harga jual sawit yang tidak seperti sebelumnya. Kami berharap DPRD menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah agar ada solusi,” harap Syamsir.
Sementara itu, kedatangan rombongan pengurus Apkasindo Kotawaringin Timur diterima Ketua Komisi II Juliansyah didampingi Sekretaris Komisi II Syahbana dan anggota Komisi II Ary Dewar yang juga Ketua Fraksi Gerindra.
Juliansyah mengapresiasi Apkasindo yang telah menyuarakan keluhan dan aspirasi petani sawit terkait kondisi saat ini. Meski ini merupakan permasalahan nasional, namun pihaknya tetap memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah.
Menurut dia, saat ini Kalimantan Tengah mempunyai dasar hukum terkait penetapan harga tandan buah segar sawit. Penetapan harga yang disosialisasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut seharusnya menjadi acuan semua pihak.
“Jika itu dipatuhi, maka seharusnya harga sawit tidak sampai anjlok seperti sekarang. Sudah seharusnya semua pihak mematuhi itu. Ini yang kita dorong,” demikian Juliansyah.
ANTARA
