Organisasi Petani Sawit Apresiasi Pembukaan Ekspor CPO

Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). . ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)

JAKARTA – Berbagai organisasi petani sawit mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas pembukaan kembali ekspor CPO yang akan berlaku pada 23 Mei 2022.

Ketua Umum Apkasindo Perjuangan Alpian Arahman dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis 19 Mei 2022, mengatakan dibukanya Kembali eskpor CPO akan menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami masalah.

“Baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata Rp2 ribu rupiah per kilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang di lakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi,” kata Alpian.

BACA JUGA:   Dampingi Presiden, Mendag Sebut Peran UEA Sangat Strategis Bagi RI

Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (Popsi) Pahala Sibuea mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan regulasi di lembaga BPDPKS.

“Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia. Misalnya ke depan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagaan-kelembagaan petani sawit di seluruh Indonesia,” katanya.

Pahala Sibuea juga menyingung selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Hal tersebut, lanjut dia, bisa dilihat dari dana BPDPKS Rp137,283 triliun yang dipungut sejak 2015 hingga 2021 sekitar 80,16 persen hanya untuk subsidi biodiesel. Sementara untuk petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

BACA JUGA:   Akademisi Dorong Audit Peraturan Sesuai Nilai Pancasila

Ketua Umum Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) Narno tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan keberadaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, mengumumkan kebijakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 23 Mei 2022, setelah sempat dilarang sejak 28 April lalu. (Antara/beritasampit.co.id).