JAKARTA – Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) merupakan forum yang terbuka untuk kepentingan pengembangan demokrasi dan memperkokoh nomokrasi yang menjadi fondasi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Forum tersebut, kata Ma’ruf Cahyono, mendiskusikan penataan sistem ketatanegaraan, secara khusus terkait dengan negara hukum dan demokrasi pascaperubahan UUD 1945.
“Ini forum yang sangat terbuka sehingga substansi yang dibahas bisa saling berkaitan,” kata Ma’ruf dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 20 Mei 2022.
Hal itu termasuk juga isu terkini tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, semua pembahasan itu adalah untuk kepentingan pengembangan demokrasi dan memperkokoh nomokrasi yang menjadi fondasi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hal itu dikatakannya usai pembukaan Konferensi Nasional APHTN-HAN di Denpasar, Bali, Kamis (19/5).
Ma’ruf menjelaskan bahwa peserta Konferensi Nasional APHTN-HAN ini sangat beragam, terutama datang dari disiplin ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
Dalam konferensi itu, semua isu negara hukum demokrasi didiskusikan dan dibahas.
Dijelaskan pula bahwa ada tema-tema khusus yang sudah ditentukan seperti penataan di bidang legislasi dan peraturan kebijakan, Pokok-Pokok Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, perkembangan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan perizinan pasca-UU Cipta Kerja.
“Semua isu di antaranya tema-tema yang sudah ditentukan akan saling berkaitan. Saya melihat tema-tema yang dibahas secara khusus, di antaranya dalam rangka untuk penguatan demokrasi dan nomokrasi,” ujarnya.
Dalam konferensi nasional tersebut, kata Ma’ruf, pembahasan dan diskusi beragam isu tersebut akan berlangsung dinamis.
Ia berharap konferensi tersebut bisa melihat sejauh mana dinamika diskursus dan orientasi yang dibangun untuk memberikan kontribusi yang besar bagi penataan demokrasi dan nomokrasi.
“Orientasinya tentu saja adalah untuk membangun masyarakat dan bangsa sesuai dengan ideologi Pancasila. Jadi, terkait society, nation, dan state setidaknya menjadi titik orientasi dalam konferensi nasional ini, terutama dalam dua hal, yaitu demokrasi dan nomokrasi,” katanya.
Dari konferensi itu, kata dia, lahir simpulan-simpulan dan rekomendasi-rekomendasi atas tema-tema yang dibahas dan didiskusikan.
Menurut dia, sebelum penyelenggaraan konferensi nasional, telah diterima tulisan atau makalah terkait dengan isu dan tema dari para staf pengajar maupun peneliti di kementerian/lembaga.
“Tulisan-tulisan itu sudah di-review sehingga memiliki bobot, kualifikasi, dan substansi yang diharapkan menjadi simpulan dan rekomendasi yang tajam untuk sistem ketatanegaraan ke depan,” ujarnya.
Konferensi Nasional APHTN-HAN dengan tema “Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca-Perubahan UUD 1945” merupakan kerjasama MPR RI dan APHTN-HAN.
Konferensi nasional ini dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo yang hadir secara virtual menyampaikan pidato kunci sekaligus membuka konferensi.
Peserta konferensi nasional APHTN-HAN ini diikuti sekitar 100 peserta yang telah berhasil lolos seleksi dari 250 tulisan atau makalah yang telah direviu. Peserta tidak hanya dari akademisi, tetapi juga dari para peneliti kementerian/lembaga. (Antara/beritasampit.co.id).
