MAKPI Ajukan Diri Jadi Mitra Pemerintah di Ranah Kebijakan Publik

Tangkapan layar - Ketua Umum dan pendiri Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia Riant Nugroho dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pertama MAKPI, seperti dipantau dari Jakarta, Rabu (1/6/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

JAKARTA – Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) mengajukan diri untuk menjadi mitra strategis Pemerintah di ranah penyusunan kebijakan publik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kata Ketua Umum sekaligus pendiri MAKPI Riant Nugroho di Jakarta, Rabu.

“Kiranya uluran tangan ini disambut dengan hangat dan baik oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga politik Indonesia,” kata Riant dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pertama MAKPI melalui Zoom Meeting, seperti dipantau dari Jakarta, Rabu 1 Juni 2022.

Dia mengaku MAKPI sudah memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia, baik melalui lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Menurut dia, MAKPI telah secara aktif berkontribusi dengan membentuk policy brief hingga rancangan perundang-undangan, beserta naskah akademisnya.

BACA JUGA:   Miliki Pandangan Sama, PSI Potensial Perkuat KIB

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, dia menyebutkan terdapat tiga agenda kebijakan publik yang digagas MAKPI, yaitu terkait sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan kelembagaan. Riant menyatakan MAKPI berkomitmen membantu Pemerintah dalam mewujudkan ketiga agenda tersebut.

“MAKPI memberikan diri sebagai bagian untuk menguatkan dan mengingatkan pembangunan SDM,” tukasnya.

Dia juga mengatakan MAKPI akan memberikan diri untuk menjadi mitra Pemerintah dalam membangun infrastruktur kebijakan publik yang unggul di Indonesia.

Tiga kebijakan utama terkait dengan infrastruktur kebijakan publik unggul itu, katanya, salah satunya adalah perlunya kebijakan yang memaparkan lebih lanjut tentang perumusan kebijakan publik guna mencegah kebijakan semena-mena. Selanjutnya, perlu tata kelola pengembangan kebijakan publik serta perlu pemimpin yang pro atau berpihak pada pengembangan kebijakan publik.

BACA JUGA:   Pengamat: Penting KIB Membangun Koalisi Besar Untuk Stabilitas Pemerintahan

“Dalam agenda kelembagaan, MAKPI sebagai lembaga masyarakat sipil dapat memberi diri menjadi counter veiling actor atau aktor penyeimbang bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengajukan MAKPI untuk menjadi mitra strategis Pemerintah; tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat pemerintah daerah. MAKPI juga berkomitmen untuk membagikan pengetahuan mereka mengenai kebijakan publik untuk mengawal terwujudnya Indonesia Emas 2045. (Antara/beritasampit.co.id).

(Visited 1 times, 1 visits today)