PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), H. Sudarsono mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membuka ruang kepada para pengusaha agar tata kelola ekspor CPO dan lain-lain di permudah.
“Dengan mudahnya persyaratan Eksport tentu akan berdampak pada kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan sudah barang tentu akan dinikmati oleh ribuan bahkan puluhan ribu petani sawit,” jelas H. Sudarsono, Senin 7 Juni 2022.
Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga mendesak kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk segera melakukan upaya-upaya strategis agar harga TBS ditingkat petani bisa kembali normal.
“Saya juga berharap agar Pemprov segera mengadakan rapat terpadu dengan semua kalangan dan stakeholder, termasuk DPRD untuk menyepakati pion-poin tuntutan kepada pemerintah pusat sebagai sebuah sikap resmi bersama dalam rangka menyikapi persoalan anjloknya harga TBS yang sudah berjalan cukup lama,” tuturnya.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan menyampaikan duka yang mendalam terhadap penderitaan masyarakat petani kelapa sawit khususnya di seluruh daerah Kalimantan Tengah dan umumnya seluruh wilayah RI.
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa, ucapnya, duka yang disampaikannya itu, dirasakan oleh semua anggota DPRD Kalteng, karena melihat masyarakat yang diwakilinya sedang dirundung ‘duka’ yang berkepanjangan. Dimana hal tersebut pasca kelangkaan minyak goreng kini berlanjut dengan anjloknya harga TBS.
“Hari ini saya memantau di Kabupaten Seruyan dan sekitarnya, harga TBS berkisar antara Rp1200 sampai dengan Rp1300 per kg, dari harga sebelumnya yang di atas rata-rata Rp 3500,” ungkap H. Sudarsono.
Ia pun menyoroti terhadap kenaikan harga pupuk yang seperti tidak terkendali. Sehingga sangat hal itu sangat memberatkan kalangan petani saat ini, khususnya di Kalimantan Tengah. (M.Slh/beritasampit.co.id).
