Bawaslu Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu, Ini Syaratnya

BS/AKHIRUDDIN: BERSAMA - Anggota Bawaslu Kalteng Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Hj Siti Wahida (tiga dari kanan) saat launching Meja Layanan Pemantau Pemilu di Bawaslu Kalteng.

PALANGKA RAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) secara resmi melauching Meja Layanan Pemantau Pemilu di Jakarta, 10 Juni 2022. Lauching tersebut ditandai dengan dimulainya  pendaftaran Pemantau Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan hadirnya Meja Layanan Pemantau Pemilu nantinya akan menjadi salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran dalam pemilu. Tidak hanya dalam proses pemungutan suara, tapi mulai dari tahapan pemilu akan dipantau oleh tim pemantau pemilu.

Launching Meja Layanan Pemantau Pemilu tersebut dihadiri oleh seluruh Bawaslu se Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepada wartawan, Devisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kalimantan Tengah, Hj Siti Wahida mengatakan kalau pendaftaran Pemantau Pemilu di Kalteng secara otomatis juga sudah dibuka. Pendaftara pemantau pemilu dapat dilakukan di Bawaslu Kalimantan Tengah, di Jl G Obos, Kota Palangka Raya atau di kantor Bawaslu tiap kabupaten dan kota.

Mantan ketua KPU Kotawaringin Barat ini berharap kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat untuk segera mendaftar. “Kita berharap lebih cepat ada pendaftar, agar pemantauan dan pengawasan dilakukan sejak tahapan dimulai,” katanya.

Untuk syarat kata dia, bagi lembaga harus berbadan hukum dan terdafata di pemerintah  atau pemerintah daerah. Selain itu, lembaganya juga harus independen dan memiliki sumber dana yang jelas.

Sementara untuk perorangan, yakni bersifat independen  dan memiliki pengalaman sebagai pemantau pemilu serta mendapatkan sertifikasi dari Bawaslu wilayah pemantauannya.

“Sebelumnya ada dua lembaga yang menjadi pemantau pemilu pada pemilu 2019 lalu, keduanya yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indoensia  dan Universitas Muhammadiyah,” katanya.

Untuk KIPP, mempunya 18 orang tenaga pemantau sementara Universitas Muhammadiyah memiliki 314 pemantau. “Kita harap untuk pemilu kali ini bisa bertambah yang mendaftar. Kalau bisa tahapan pertama pemilu yakni Perencanaan yang akan dilaunchinh tanggal 14 Juni 2022 nanti bisa mulai diawasi,” tegasnya. (din)