Wali Kota Sampaikan Laporan Keuangan Pemkot Tahun Anggaran 2021 Saat Sidang Paripurna DPRD

M.SLH/BERITA SAMPIT - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.

PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) tahun Anggaran 2021 saat sidang paripurna ke-II masa sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota tahun 2021/2022 diruang rapat paripurna dewan Jalan Tjilik Riwut KM. 5.5, Senin 20 Juni 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Fairid menyampaikan proses penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pemerintah Daerah (Pemda) tahun Anggaran 2021 telah dimulai dengan proses Penyampaian Laporan Keuangan SOPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

“Yang mana nantinya akan dilakukan konsolidasi dan pencocokan Laporan Keuangan SOPD dengan PPKD yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan minggu pertama bulan Maret 2022,” jelas Fairid Naparin.

BACA JUGA:   Bendie Siap Bertarung Pada Pemilihan Wali Kota Palangka Raya

Lebih lanjut Fairid menyebutkan, untuk bahan laporan keuangan daerah pihaknya akan sampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada tanggal 18 Maret 2022.

Nantinya, BPK akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tahun Anggaran 2021, dan telah melakukan Audit secara rinci sejak tanggal 23 Maret 2022 hingga tanggal 21 April 2022.

“Alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah tahun anggaran 2021 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP ini sudah 6 kali berturut-turut, untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh SOPD dan tentunya dukungan dari DPRD Kota Palangka Raya,” tuturnya.

BACA JUGA:   Bundaran Besar Jadi Lokasi Masyarakat Palangka Raya Menunggu Berbuka Puasa

Orang nomor satu di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) inipun berharap pencapaian ini membuat seluruh SOPD terus meningkatkan kualitas laporan keuangan setiap tahunnya dan meningkatkan reputasi maupun Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Dengan status Laporan Keuangan yang baik, saya berharap tradisi akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah akan terus semakin dijaga, oleh karena itu, reputasi dan kredibilitas harus dijaga dan yang penting bahwa pelaksanaan APBD benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara,” tutup Fairid. (M.Slh/beritasampit.co.id).