JAKARTA– Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengapresiasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selaku penanggungjawab sektor ESDM atas kelancaran distribusi BBM bersubsidi selama bulan Ramadhan dan libur lebaran tahun 2022.
“Ya, saya apresiasi karena tadi disampaikan bahwa arus balik lebaran tahun 2022 ini adalah tertinggi sepanjang sejarah, bahkan ada peningkatan konsumsi hingga di atas 100% pada beberapa SPBU seperti di Brebes, Kebumen dan Tegal,” tandas Mukhtarudin usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas di Gedung Parlemen Senayan, Kamis, (23/6/2022).
Namun, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini menyinggung terkait penyimpangan BBM berubsidi yang hingga saat ini marak terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
Data kepolisian sejak awal tahun hingga Mei 2022 telah terungkap lebih dari 230 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di tanah air.
“Saya minta agar BPH Migas mampu menghadirkan rasa aman bagi para petugas SPBU di lapangan. Di Kalimantan Tengah, ada laporan bahwa para petugas SPBU dipaksa oleh preman atau pihak-pihak yang tidak berwenang agar menjual BBM Subsidi kepada yang tidak berhak. Mohon menjadi ini jadi perhatian serius,” beber Mukhtarudin.
Untuk itu, Mukhtarudin menyarankan ada upaya digitalisasi memastikan agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi mulai dari BBM hingga SPBU.
Mukhtarudin menyampaikan bahwa penting upaya memperketat pengawasan di SPBU dengan menerapkan sistem digitalalisasi dan pemasangan CCTV di setiap pompa dan juga melakukan koordinasi khusus dengan aparat penegak hukum setempat.
“Terkait digitalisasi SPBU, ada item-item yang sudah terpenuhi 100% seperti terpasang ATG dan EDC link aja, serta digitalisasi status BAST. Namun ada pula yang belum mencapai 100% seperti persentase pencatatan Nopol, pencatatan Nopol melalui EDC, digitalisasi pada dashboard bahkan ada yang masih sama sekali belum dilakukan yaitu pasang CCTV analytic,” beber Mukhtarudin.
Lebih lanjut Mukhtarudin mempertanyakan program digitalisasi di provinsi Kalimantan Tengah.
Mengingat peningkatan pelayanan, lanjut Mukhtarudin menjadi salah satu tujuan digitalisasi, di mana pertamina dapat memetakan dan melakukan profiling konsumen termasuk frekuensi pembelian bahan bakar minyak di SBPU, jenis kendaraan dan jumlah pembelian di wilayah Kalimantan Tengah.
“Apa kriteria keberhasilan program digitalisasi SPBU ini dan target penyelesaian yang dibawah 100% seperti apa? Bagaimana pula pelaksanaan program ini di seluruh SPBU di Kalimantan Tengah? berapa SPBU yang terlibat?,” katanya.
Mukhtarudin pun berharap program sinergi tersebut dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan untuk sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik lagi.
(dis/beritasampit.co.id)
