SAMPIT – Badan Permusyawaratan Desa Rawa Sari, Kecamatan Pulau Hanaut, Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) tahun 2023.
Melalui agenda tahunan itu dimanfaatkan warga desa setempat untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Namun yang paling banyak mengenai rehab jalan yang ada di lingkungan desa.
“Berdasarkan kesepakatan, warga desa kompak mengusulkan rehab jalan yang ada di dalam lingkungan desa,” ucap Ketua BPD Rawa Sari Manap usai Musdes di balai pertemuan desa, Kamis 30 Juni 2022.
Selain kompak mengusulkan bidang pembangunan rehab jalan, lanjutnya, peserta Musdes juga ada mengusulkan di bidang kesehatan, PKK, dan pendidikan.
“Sebelum dijadikan skala prioritas, tim RKP terlebih dahulu melakukan verifikasi ke lapangan sesuai usulan di Musdes tahun 2023,” ujar Manap.
Sementara itu, Kepala Desa Rawa Sari Sigit Pranoto mengucapkan terima kasih kepada BPD karena telah menyelenggarakan musyawarah desa berjalan sukses dan lancar mulai dari tahapan menampung aspirasi hingga finalisasi.
“Semoga musdes ini hasilnya dapat bermanfaat bagi warga desa dengan harapan untuk menyongsong pembangunan desa kedepannya,” ucapnya.
Sigit menegaskan, untuk sementara ini pihaknya masih mengacu pada aturan lama karena aturan baru tentang penggunaan dana desa masih menunggu perubahan.
“Menurut aturan lama, dana desa yang bisa digunakan untuk lain-lainnya hanya 32 persen, nah, kami masih menggunakan aturan itu untuk sementara ini, apakah nantinya aturan itu ada perubahan akan kami sampaikan kembali,” ujarnya.
Camat Pulau Hanaut melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Dedy Agung Prasetyo menyebutkan bahwa proses penyelenggaraan musdes berjalan sukses dan lancar bahkan pesertanya terlihat antusias menyampaikan berbagai aspirasi.
“Semangat dan antusiasnya sangaat bagus, banyak aspirasi yang disampaikan, namun yang telah disepakati mengenai rehab jalan di lingkungan desa,” ujar Dedy.
Ditambahkannya, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa untuk tahun ini sangat minim, sedangkan kepala desa dituntut bagaimana mengupayakan mampu membangun desa meskipun dengan anggaran terbatas. (ifin/beritasampit.co.id)
