Pemkab Gumas Laporkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 ke DPRD

M.SLH/BERITA SAMPIT - Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P Umbing saat memberikan berkas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 kepada Ketua DPRD Gumas, Akerman Sahidar dengan didampingi Wakil Ketua DPRD, Binartha.

KUALA KURUN – Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P Umbing menghadiri rapat Paripurna ke-I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gumas massa sidang III tahun 2022 yang di selenggarakan di Aula Dewan, Senin 4 Juli 2022.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas, Efrensia L.P Umbing menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2021, merupakan kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 320 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang “Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku, maka Raperda yang saya sampaikan ini, wajib dibahas bersama dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Dimana pada akhirnya nanti dapat segera ditetapkan menjadi Perda, sebagai wujud legitimasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, maupun pembinaan kemasyarakatan,” terang Efrensia L.P Umbing.

Lebih lanjut ia menjelaskan terkait dengan materi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas tahun Anggaran 2021. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan Negara, yang strukturnya terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah.

Kemudian Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam masa satu tahun anggaran berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada kesempatan itu juga ia memberikan gambaran secara umum terkait dengan realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas tahun Anggaran 2021 sebagai berikut, untuk Pendapatan thun Anggaran 2021.

Dimana pendapatan daerah secara keseluruhan dianggarkan sebesar Rp1.042.945.002.989,47 (Satu Triliun Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen) dengan realisasi keseluruhan sebesar Rp1.078.818.220.819,48 (Satu Triliun Tujuh Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah Empat Puluh Delapan Sen), atau 103,44% (Seratus Tiga Koma Empat Puluh Empat Persen) dari pagu anggaran.

Kemudian komponen-komponen anggaran Pendapatan Daerah berikut realisasinya yang terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dianggarkan sebesar Rp78.484.730.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dapat direalisasikan sebesar Rp85.105.385.509,84 (Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah Delapan Puluh Empat Sen), atau 108,44% (Seratus Delapan Koma Empat Puluh Empat Persen) dari pagu anggaran.

BACA JUGA:   Bundaran di Gumas Akan Diberi Nama Sesuai Filosofi

Selanjutnya, Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp938.218.709.213,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milia, Dua Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah), dapat direalisasikan sebesar Rp964.971.469.665,64 (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Empat Sen), atau 102,85% (Seratus Dua Koma Delapan Puluh Lima Persen) dari pagu anggaran.

Lain-lain pendapatan yang sah, dianggarkan sebesar Rp26.241.563.776,47 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen), dan dapat direalisasikan sebesar Rp28.741.365.644,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), atau 109,53% (Seratus Sembilan Koma Lima Puluh Tiga Persen) dari pagu anggaran.

Belanja Daerah tahun anggaran 2021, keseluruhan yang dianggarkan sebesar Rp1.103.066.460.601,49 (Satu Triliun Seratus Tiga Miliar Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah Empat Puluh Sembilan Sen) dengan realisasi keseluruhan sebesar Rp1.035.838.027.386,33 (Satu Triliun Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen), atau 93,91% (Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Satu Persen). Adapun komponen Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer yang dapat kami jabarkan sebagai berikut:

Dimana, belanja operasi dianggarkan sebesar Rp723.789.040.755,49 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Sembilan Sen), telah direalisasikan sebesar Rp674.464.662.176,78 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen), atau 93,19% (Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Persen) dari pagu anggaran.

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp208.522.947.818,00 (Dua Ratus Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah), telah direalisasikan sebesar Rp193.102.259.562,55 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Lima Sen), atau 92,60% (Sembilan Puluh Dua Koma Enam Puluh Persen) dari pagu anggaran.

Belanja Tidak Terduga, dianggarkan sebesar Rp4.075.099.821,00 (Empat Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp2.738.081.596,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), atau 67,19% (Enam Puluh Tujuh Koma Sembilan Belas Persen) dari pagu anggaran.

BACA JUGA:   Pemkab Gumas Gelar Seminar Akhir Penyusunan Dokumen Roadmap SIDa Tahun 2022

Belanja transfer merupakan transfer bantuan keuangan, dianggarkan sebesar Rp166.679.372.207,00 (Seratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), dan telah direalisasikan sebesar Rp165.533.024.051,00 (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Puluh Satu Rupiah), atau 99,31% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Satu Persen) dari pagu anggaran.

“Dari perhitungan komponen total keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah dikurangi total keseluruhan realisasi Belanja Daerah yang telah dijabarkan, maka APBD Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2021 terdapat SURPLUS anggaran sebesar Rp42.980.193.433,15 (Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Belas Sen,” tuturnya.

Dirinyapun kembali memaparkan terkait Pembiayaan Daerah yang terdiri dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran dengan Penerimaan pembiayaan, dari anggaran sebesar Rp72.780.457.612,02 (Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah Dua Sen), terealisasi sebesar Rp74.814.146.013,64 (Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta dan yang telah dijabarkan, terdapat realisasi Pembiayaan netto sebesar Rp62.155.146.013,64 (Enam Puluh Dua Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Belas Rupiah Enam Puluh Empat Sen).

“Dengan demikian, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp105.135.339.446,79 (Seratus Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Sembilan Sen), yang merupakan jumlah dari SURPLUS Anggaran ditambah dengan pembiayaan netto,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga ia memaparkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 untuk dapat dibahas bersama-sama pada jadwal rapat gabungan Badan Anggaran Legislatif dan tim Anggaran Eksekutif.

Yang mana pada akhirnya nanti dapat disepakati melalui Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) tahun Anggaran 2023, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Nota Kesepatan Bersama tersebut menjadi landasan bagi Pemkab, untuk menyusun Rancangan APBD tahun Anggaran 2023.

“Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, besar harapan kami, semoga Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) tahun anggaran 2021 dan rancangan KUA dan PPAS tahun Anggaran 2023, dibahas dan disepakati dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutup Efrensia L.P Umbing. (M.Slh/beritasampit.co.id).

(Visited 1 times, 1 visits today)