Kehadiran Petinggi Parpol Dalam KKN Kebangsaan di UPR Ditolak Mahasiswa dengan Demo

RMP/BERITA SAMPIT - Spanduk Bertulis "Kampus Zona Netral, Politik Praktis Dilarang Masuk" di depan Sekretariat BEM UPR.

PALANGKA RAYA – Puluhan mahasiswa Universitas Palangka Raya melakukan aksi di depan videotron di dekat perempatan gerbang masuk kampus UPR, Minggu 17 Juli 2022, bertepatan dengan pembukaan kegiatan KKN Kebangsaan ke-10 tahun 2022 yang dilaksanakan di Stadion Mini Universitas Palangka Raya.

Aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa ini sebagai respons atas hadirnya tokoh petinggi partai yang masuk ke dalam kegiatan KKN kebangsaan yang diselenggarakan Universitas Palangka Raya. Para mahasiswa menolak adanya praktik-praktik politik terselubung yang masuk ke ruang lingkup pendidikan, khususnya kampus.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah poster berisi tuntutan dan kritikan atas hadirnya petinggi salah satu partai tersebut. Berbagai macam tulisan tertuang di dalam spanduk-spanduk mahasiswa, terkhusus narasi penolakan politik praktis yang masuk dalam kampus.

Perwakilan mahasiswa saat ditemui, Ernae Agustyana mengungkapkan bahwa pihaknya bukan menolak terkait terselenggaranya KKN Kebangsaan, tetapi mereka memprotes instrumen yang ada di dalam kegiatan tersebut.

“Saya menyampaikan selaku perwakilan dari masa aksi, bahwa kami tidak menolak adanya kegiatan KKN Kebangsaan yang diselenggarakan di UPR, namun kami menolak karena kami menilai salah satu pemateri yang datang tidak sesuai dengan kapasitasnya dan cenderung ke arah memihak satu kekuatan politik,” kata Ernae.

Pihaknya meminta agar kampus UPR selaku penyelenggara pendidikan seharusnya bersikap netral dan tak ikut campur dalam politik, dalam bentuk apapun.

Dalam aksi tersebut juga sempat terjadi adu argumen antara massa aksi dan unsur pimpinan UPR serta beberapa panitia KKN Kebangsaan yang mengatakan bahwa terlontar kata-kata yang tidak mengenakan.

“Ketika kami mengadakan aksi ada salah satu pimpinan UPR yang beradu argumen dengan kami dan menyampaikan bahwa aksi yang kami laksanakan seakan menuding bahwa gerakan yang dibangun itu tidak independen,” ungkap Ernae.

Perdebatan atau adu argumen tersebut membuat geram massa aksi dan sangat menyayangkan atas adanya tudingan miring tersebut.

“Hal itu juga sebagai bentuk penyadaran kepada mahasiswa lainnya dan masyarakat bahwa politik praktis tidak boleh masuk ke dalam ruang akademik. Karena berpotensi mengotori kesucian kampus sebagai arena mahasiswa menimba ilmu, tempat kaum intelektual berproses dan juga salah satu basis pemilih milenial yang rawan politisasi,” tutupnya.

Mereka juga menyoroti terkait adanya beberapa mahasiswa KKN kebangsaan yang juga bertanya mengapa dalam kegiatan kampus seperti ini mengundang salah satu petinggi partai yang dimana masih banyak sekali opsi lain tokoh atau figur yang bisa menyampaikan materi untuk pembekalan di KKN kebangsaan di UPR. (RMP/beritasampit.co.id).