Harga Semakin Anjlok, Wakil Ketua DPRD Katingan Minta Perhatikan Nasib Petani Sawit

KAWIT/BERITA SAMPIT - Wakil Ketua I DPRD Katingan Nanang Suriansyah

KASONGAN – Wakil Ketua DPRD Katingan Nanang Suriansyah mengikuti Monas ke I Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (APKSI) yang digelar tanggal 16-17 Juli 2022 di Jakarta. Disela-sela kegiatan pria yang akrab dipanggil Nanang tersebut berharap seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit yang memiliki pabrik CPO di Kabupaten Katingan agar segera memperbaiki harga pembelian TBS sawit di tingkat petani.

Dia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah bisa memperhatikan nasib para petani sawit. Di tengah anjoloknya harga sawit di Katingan yang jatuh hingga di harga Rp. 650/kg bahkan ada PBS yang menghentikan pembelian TBS milik petani swadaya.

Apalagi menurut Nanang baru-baru ini pungutan ekspor CPO sudah dihapus alias dinolkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 115/PMK.05/2022, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

“Dengan ditiadakannya pungutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya termasuk CPO maka saya menyarankan kepada PBS sawit yang memiliki pabrik CPO dan beroperasi di Kabupaten Katingan agar segera meningkatkan ekspor agar pembelian TBS di tingkat petani oleh PBS segera dinaikkan harganya,” ungkap Nanang dengan beritasampit.co.id. Senin, 18 Juli 2022.

Ketua DPD Partai Golkar Katingan itu juga menyebutkan salah satu produk usaha unggulan sebagian besar masyarakat Katingan bergantung dari hasil perkebunan kelapa sawit, dia berharap kepada PBS yang beroperasi di wilayah Katingan bisa mengambil langkah bijak dan cepat untuk mengatasi kegelisahan anjloknya harga TBS kelapa sawit di tingkat petani sehingga roda perekonomian di daerah bisa lebih baik lagi.

“Saya ingatkan jangan sampai keadaan seperti ini menjadi dasar membuat alasan untuk membeli harga TBS petani rendah agar industri PBS memperoleh untuk yang besar, jangan sampai masyarakat kita bergejolak baru menjadi perhatian industri PBS karena saya yakin masyarakat kita sudah terlalu lelah untuk merasakan rendahnya harga TBS,” tegasnya.

Dirinya juga mendorong pemerintah pusat harus bisa meninjau kembali, sekaligus memberi kebijakan bagaimana harga TBS kembali normal seperti semula. Mengingat para petani sawit bila melakukan kegiatan tentu membutuhkan operasional yang tidak sedikit. Terutama di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok dan BBM saat ini.

“Kita harus perhatikan nasib petani kita harus ada kebijakan nyata, karena Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga meminta kepada industri PBS untuk membeli TBS kelapa sawit ditingkat petani juga paling rendah Rp. 1.600/kg,” pungkasnya.

(Kawit/Beritasampit.co.id)