SAMPIT – Ada hal menarik disampaikan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor pada saat memberikan sambutan di launching Siskeudes Online di gedung Serbaguna Sampit. Kegiatan itu digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim.
“Saya dengar laporan, ada oknum kades, katanya mau menghapus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), ini tidak mungkin dihapus,” ucap Halikin dengan nada tinggi dihadapan peserta yang hadir di acara launching Siskeudes Online, Rabu 27 Juli 2022.
Halikin menjelaskan, jabatan PKK itu melekat pada istri-istri pejabat misalnya, presiden yang jadi ketua PKK adalah ibu negara. Begitu juga jabatan gubernur adalah istri gubernur, bupati adalah istri bupati, camat adalah istri camat, lurah adalah istri lurah bahkan kades adalah istri kades.
“Kecuali, pejabatnya itu belum atau tidak ada istri, yang bisa menjadi ketua PKK istri dari sekretarisnya,” tegas Halikin yang juga pernah menjabat Sekda Kotim ini.
Disamping itu, Halikin juga menegaskan bahwa PKK itu ada 10 program yang sudah dicanangkan dan harus diimplementasikan di wilayah masing-masing.
“Baca aturannya di Permendagri, kalau mau menghapus PKK, salah itu, kadesnya harus mundur dari jabatannya, bukan PKK yang harus dihapus apalagi sampai dibubarkan karena jabatan PKK itu melekat pada istri pejabat,” pungkasnya. (ifin)
