Kalteng Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Permukiman warga di bantaran sungai di Kabupaten Pulang Pisau, belum lama ini. ANTARA/Muhammad Arif Hidayat

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota melaksanakan percepatan pembangunan sanitasi permukiman, sebagai tindak lanjut penetapan target nasional oleh pemerintah pusat.

Staf Ahli Gubernur Kalteng Herson B. Aden di Palangka Raya, Senin 15 Agustus 2022, mengatakan ​pemerintah pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan target nasional pembangunan bidang perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi sampai 2024 sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional bidang infrastruktur dasar.

“Hal ini menjadi rujukan arah kebijakan pembangunan perumahan, air minum dan sanitasi secara nasional,” kata dia saat rapat monitoring percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) serta pelatihan pengisian dan pembaharuan data National Water Supply and Sanitation Information System (Nawasis).

BACA JUGA:   Pasar Murah, Upaya Pemprov Kalimantan Tengah Tanggulangi Inflasi

Ia memaparkan untuk wilayah Kalteng, pelaksanaan program PPSP pada 2022, di antaranya implementasi strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) milestone 1-3 dengan pendampingan dari pemerintah pusat di Murung Raya dan Barito Timur, implementasi SSK milestone 4 untuk Barito Selatan dan Sukamara, serta penyusunan pemutakhiran dokumen SSK untuk Lamandau, Kotawaringin Barat, dan Pulang Pisau.

“Kegiatan pemutakhiran SSK tersebut sesuai mekanisme yang didahului dengan melaksanakan studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment atau Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan),” katanya.

Dia menjabarkan penyusunan perencanaan strategis sanitasi didasarkan pada dokumen SSK. Oleh karenanya kualitas dokumen SSK tersebut harus baik secara substansi sehingga hal ini harus menjadi perhatian bersama.

Sesuai RPJMN 2020-2024 yang dijabarkan dalam manual pengelolaan program PPSP 2020-2024, salah satu kegiatan yang harus dilakukan provinsi dan kabupaten/kota adalah memastikan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan sanitasi terintegrasi dari daerah hingga pusat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel secara rutin, melalui pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis web, yakni Nawasis.

BACA JUGA:   Tanggapi Kegiatan LGBT, Ketua HMI Palangka Raya: Merusak Citra Kota Cantik

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin mengatakan pemprov menargetkan akses sanitasi layak mampu mencapai 80 persen pada 2024.

“Selain itu pada 2024 mendatang kami juga menargetkan sanitasi aman agar mencapai delapan persen,” kata Nuryakin yang juga Ketua Pokja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (PPAS) Kalteng tersebut.

(ANTARA)

(Visited 15 times, 1 visits today)