PANGKALAN BUN – Gunjang-ganjing seputar pasca kenaikan harga BBM masyarakat Indonesia mengeluh, terlebih masyarakat Kabupaten Kobar semakin mengeluh lantaran pasca harga BBM naik justru BBM bersubsidi pendistribusiannya tidak tepat sasaran.
Melihat hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat pasca naiknya bahan bakar minyak (BBM) Subsidi oleh pemerintah pusat.
“Sejak adanya kenaikan BBM ada beberapa kelompok yang akan melakukan demo unjuk rasa, namun berkat komunikasi yang baik dan melibatkan stakeholder terkait akhirnya semua gejolak bisa diredam,” kata Asisten I Tengku Ali Syahbana, Kamis, 8 September 2022.
Menurut Tengku, sebelum ada isu mau unjuk rasa Pemda telah berinisatif menggelar pertemuan dengan mengundang dari pihak Pertamina, kemudian seluruh SPBU dan Iswana Migas termasuk perwakilan para taksi, baik dari Organda maupun Non Organda.
Berkat Komunikasi yang baik, akhirnya ada kesepakatan antara Pertamina dengan taksi dan angkutan baik yang tergabung dalam Organda dan Non Organda, untuk kepentingan mereka ini dibantu atau di prioritaskan.
“Jumlah unit mobil di Kobar yang masuk Organda ini ada 1000 lebih dan untuk Non Organda ada 800 unit mobil lebih. Kemudian kami minta klarifikasi kepada pihak Pertamina maupun SPBU untuk mekanisme atau aturan di lapangan, lalu disepakati waktu itu bahwa semua SPBU akan mengakomodir baik yang Organda maupun yang Non Organda,“ imbuhnya.
Seraya menambahkan, situasi dan kondisi di Kabupaten Kobar sampai sekarang kondisi masih aman. Ini juga tidak lepas bantuan kerjasama dengan semua pihak, khususnya Polres Kobar yang selalu bersinergi bersama Pemkab Kobar . (Man).
