SAMPIT – Fraksi Demokrat DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan beberapa poin yang mesti diperhatikan pemerintah dalam menyikapi kendala petani Kotim, baik dari sektor pendukung maupun SDM pendukung terutama para penyuluh pertanian.
“Saat ini masih banyak daerah pedesaan yang penyuluh pertaniannya masih kosong atau kekurangan SDM penyuluh pertanian,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotim Sihol Parningotan Lumban Gaol, Selasa 13 September 2022.
Menurut Lumban Gaol, hal ini berimbas pada beberapa lahan pertanian menjadi tidak produktif, juga peran Pemkab Kotim dalam menangani masalah langka dan mahalnya pupuk untuk mendukung kelangsungan para petani.
Dirinya berharap Ranperda bukan hanya sebagai produk hukum tetapi sulit untuk dilaksanakan. Hendaknya pemerintah saat ini fokus pada dua poin tersebut, untuk bisa mendongkrak hasil pertanian di Kabupaten Kotim.
“Salah satu langkah pemerintah hendaknya fokus pada masalah yang dihadapi petani daerah, salah satu contoh pada Desa Bapeang khususnya petani padi yang mampu panen dua kali dalam setahun kita dorong menjadi tiga kali setahun,” imbuhnya.
Lebih lanjut jelas Dia, salah satu langkah Pemkab Kotim dalam mendukung hal tersebut adalah perlu adanya pengairan atau pompanisasi pengambilan air dari Sungai Mentaya.
Serta perlu pengawasan khusus pada hal penunjang dalam pertanian salah satunya mahalnya harga pupuk, SDM pendukung, yakni ketersedian penyuluh pertanian untuk bisa mengayomi para petani.
Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Hal ini sinergi dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani Kotim.
“Kita harus tetap optimis meskipun dengan kondisi yang kurang menguntungkan, kita semua berharap semoga upaya kita semua, baik ekskutif maupun legislatif serta stakeholder lainnya dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kotim,” pungkasnya. (Nardi).
