PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan sebanyak 30 ribu paket sembako murah dalam kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota.
“Kegiatan ini sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dalam mengendalikan laju inflasi daerah maupun membantu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Minggu 18 September 2022.
Paket sembako murah yang disediakan dalam Pasar Murah Pemprov Kalteng dijual dengan harga Rp50 ribu per paket, di antaranya terdiri dari beras lima kilogram, gula satu kilogram, hingga minyak goreng satu liter.
Jika mengacu pada harga yang berada di pasaran saat ini, maka per paketnya Pemprov memberikan subsidi sekitar Rp58 ribu atau 53,7 persen.
“Dengan adanya pasar murah maupun pasar penyeimbang ini, kami harap mampu menjaga daya beli masyarakat,” tuturnya.
Adapun berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Kalimantan Tengah pada Juli tercatat sebesar 6,79 persen (yoy). Angka ini jauh berada di atas angka inflasi nasional sebesar 4,94 persen (yoy), sehingga kondisi ini menjadi fokus dari pemerintah saat ini dalam upaya pengendalian maupun mitigasi dampaknya.
Tantangan pengendalian inflasi saat ini, selain masih dalam kondisi pandemi COVID-19 serta pelonggaran protokol kesehatan oleh pemerintah, juga perlu diwaspadai terkait kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Kondisi ini menjadi perhatian bersama lantaran dapat mendorong peningkatan harga beberapa komoditas, karena naiknya biaya distribusi barang, khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Sementara itu setelah dibuka oleh Gubernur, pasar murah maupun pasar penyeimbang yang dilaksanakan pemerintah provinsi beserta instansi terkait lainnya di Palangka Raya, tampak langsung dipadati oleh warga.
Penanggung jawab dalam kegiatan ini di antaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM serta Bulog.
(ANTARA)
