Hadiri Rakor APKASI, Bupati Lamandau Komitmen Perjuangkan Nasib Tenaga Non ASN

IST/BERITA SAMPIT : Bupati Lamandau, Hendra Lesmana dengan didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM Lamandau saat menghadiri rapat Koordinasi bersama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten dari Seluruh Indonesia, Rabu 21 September 2022, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat.

NANGA BULIK – Bupati Lamandau, Hendra Lesmana didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM Lamandau menghadiri Rapat Koordinasi bersama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

Rapat koordinasi yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dari seluruh Indonesia, Rabu 21 September 2022 di Hotel Sahid, Jakarta Pusat ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan permasalahan tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Setelah adanya pendataan tenaga Non-ASN beberapa waktu yang lalu, diharapkan ada tindak lanjut karena secara tidak langsung akan mempengaruhi secara psikologi tenaga Non-ASN, mengingat saat ini banyak tenaga Non ASN yang bekerja pada unit kerja yang menjalankan fungsi sebagai pelayanan publik.

“Dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri PANRB, Mendagri, Mendikbud, Menkes, Menkeu, dan BKN ini membahas mengenai tenaga Non-ASN. Di Kabupaten Lamandau tenaga Non-ASN berjumlah 1.887 orang,” katanya.

Menurutnya, selaku kepala daerah yang tergabung dalam APKASI tentu memberi usulan yang konstruktif kepada Pemerintah Pusat untuk mengambil keputusan yang bijak.

“Kami berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga non ASN,” ucapnya.

Maka dari itu. Lanjutnya, akan membuat road map sampai tahun yang disepakati, sebab beda jawa dan luar jawa kaitan ketersedian SDM.

Tentunya daerah harus menutup dgn cara rekrut tenaga non ASN, contoh guru dan tenaga kesehatan sulit di penuhi dari pns untuk bisa mengabdi di desa dan pelosok makanya kita buat beasiswa untuk putra daerah atau desa setempat berada lulusannya kita akomodir di tenaga non asn dgn program 5 tenaga pengajar dan 2 tenaga medis.

“Ini kalau dihapus pelayanan pendidikan dan kesehatan tentu tidak dapat di rasakan oleh masyarakat yang ada di pelosok, solusi moderatnya serahkan sepenuhnya ke daerah tentang peta kebutuhan tenaga non asn meliat dari kekuatan PAD masing2 sesuai semangat otonomi daerah,” pungkasnya. (Andre)