Pemkab Gumas Gelar Seminar Akhir Penyusunan Dokumen Roadmap SIDa Tahun 2022

IST/BERITA SAMPIT - Acara seminar akhir penyusunan dokumen roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Gumas tahun 2022.

KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar seminar akhir penyusunan dokumen roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Gumas tahun 2022.

”Seminar akhir ini untuk menerima masukan dan saran dari perangkat daerah, sehingga dokumen roadmap SIDa tersusun dengan baik dan sesuai visi misi Bupati dan wakil Bupati Gumas tahun 2019-2024,” jelas Bupati Kabupaten Gumas Jaya S Monong, melalui Asisten II Setda Richard. Kamis 22 September 2022.

Lebih lanjut dikatakannya, roadmap SIDa merupakan upaya menumbuhkembangkan suatu jaringan yang meningkatkan keunggulan komparatif daerah menuju keunggulan kompetitif dengan daya saing berbasis inovasi di daerah.

BACA JUGA:   Pemkab Gunung Mas Optimalkan Peran dan Fungsi Pokja PUG

Dimana fungsinya, yakni sebagai masukan dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan daya saing daerah, serta dalam penyusunan maupun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RPJMD).

”Roadmap SIDa ini juga untuk menjabarkan secara lebih detail arah pembangunan daerah dalam pengembangan potensi lokal, dengan mengutamakan inovasi dari institusi pemerintah baik sektoral maupun lintas sektor oleh lembaga kelitbangan, pendidikan, penunjang inovasi, dunia usaha, serta masyarakat,” tuturnya.

Dirinyapun menjelaskan, roadmap SIDa tersebut untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan penguatan SIDa, melalui peningkatan daya saing yang berbasis potensi unggulan, sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami arah, prioritas, serta kerangka kebijakan dalam mengembangkan SIDa dengan jangka waktu lima tahun ke depan.

BACA JUGA:   Pemkab Gumas Rencana Dirikan Pusat Rehabilitasi Korban NAPZA

”Kami ingin seluruh perangkat daerah bersatu dalam mengawal kesinambungan jalannya pembangunan dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektor maupun kelembagaan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan,” tutup Richard. (Antara).

(Visited 8 times, 1 visits today)