Dewan Pakar DAD Kalteng Desak Penegak Hukum Segera Proses Oknum Dosen Diduga Setubuhi Mahasiswi

IST/BERITA SAMPIT - Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng Dr. Ricky Zulfauzan, S.Sos., M.IP.

PALANGKA RAYA – Baru-baru ini beredar informasi ada oknum dosen di salah satu universitas negeri terbesar dan tertua di Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga melakukan tindak pidana asusila dan kekerasan seksual kepada mahasiswinya.

Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, bahwa kasus tersebut sudah sampai pada laporan kepolisian, yaitu di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sejak 04 September 2022. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan pemeriksaan kasusnya sampai dimana, karena informasinya terkesan ditutup-tutupi.

Dengan demikian, menanggapi kasus ini Dr. Ricky Zulfauzan selaku Anggota Dewan Pakar termuda Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2021-2026 mendesak penegak hukum untuk segera memproses oknum dosen tersebut.

BACA JUGA:   Tim Kesenian DAD Kalteng Dapat Sorotan Pengunjung TMII

“Polisi harus bertindak cepat dan mengedepankan upaya perlindungan terhadap korban,” tegasnya.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai dosen FISIP Universitas Palangka Raya ini mengimbau agar tidak ada upaya untuk menutup-nutupi kasus tersebut.

“Buka secara transparan, biarkan publik menjadi sosial kontrolnya,” tuturnya saat dihubungi Berita Sampit, Selasa 27 September 2022.

Dr. Ricky Zulfauzan menyarankan, agar kampus tempat oknum tersebut mengajar agar segera melaksanakan sidang kode etik dan memanggil oknum tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

BACA JUGA:   Polresta Palangka Raya Dikunjungi OJK Kalteng, Ada Apa?

“Segera bentuk komisi etik dan melaksanakan sidang kode etik agar oknum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi tetap berazaskan pada praduga tak bersalah,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah tidak mendiamkan permasalahan ini. Jika informasi ini benar, ia minta DAD Kalteng mengambil tindakan tegas dengan melaksanakan sidang adat kepada oknum tersebut.

“Karena jika dibiarkan akan berpotensi membuat cemar dan mengganggu harmonisasi di Kalteng,” tutupnya. (RH).

(Visited 1,797 times, 1 visits today)