DPKUKMP Palangka Raya: Ada Penambahan Kuota, Pasokan Gas Bersubsidi Dipastikan Aman

Warga mengantre membeli gas 3 likogram bersubsidi di Palangka Raya, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Rendhik Andika)

PALANGKA RAYA – Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah memastikan pasokan gas elpiji 3 kg bersubsidi di kota setempat aman.

“Pasokan gas elpiji 3 kg aman. Menurut Pertamina, saat ini ada penambahan kuota, bahkan juga ada penambahan agen gas elpiji di Palangka Raya,” kata Kepala Bidang Perdagangan DPKUKMP Kota Palangka Raya, Hadriansyah di Palangka Raya, Jumat 30 September 2022.

Dia menerangkan, jumlah kuota gas elpiji 3 kg setiap tahun di Kota Palangka Raya, yakni 9.435 MT atau 3.145.053 tabung. Sampai saat ini realisasi penyaluran mencapai 6.775 MT atau 2.258.480 tabung.

Pria yang akrab disapa Ado itu menambahkan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan distributor dan agen untuk memastikan proses distribusi lancar dan merata serta pasokan gas bersubsidi aman.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk meminimalkan praktik kecurangan distribusi gas elpiji bersubsidi yang merugikan masyarakat.

“Meski saat ini proses distribusi dan jumlah pasokan aman, kami akan tetap melakukan pengawasan secara ketat guna meminimalkan potensi oknum yang bermain atau memanfaatkan momen tertentu untuk keuntungan pribadi,” kata Hadriansyah.

Terutama bagi oknum pedagang yang menjual gas 3 kilogram bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Mengacu keputusan Wali Kota Palangka Raya, Nomor 188.45/102/2021, HET gas elpiji di tingkat pangkalan adalah Rp22 ribu.

“HET gas elpiji 3kg berkisar Rp22 ribu ini berlaku untuk Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu dan Sabangau. Sedangkan Kecamatan Rakumpit berlaku HET gas elpiji 3kg berkisar Rp24 ribu,” kata Ado.

Sementara itu, sebelumnya Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin juga meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan yang tidak wajar akibat kenaikan harga BBM.

Fairid mengatakan, kenaikan itu sering kali bukan karena ketersediaan stok tetapi ulah sejumlah pedagang atau pelaku usaha yang mencoba mencari keuntungan saat momen tertentu.

Fairid juga meminta seluruh anggota TPID bekerja maksimal untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok masyarakat. Demikian juga untuk Pertamina dan Migas agar dapat memastikan tidak terjadi kelangkaan kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi 3 kilogram.

(ANTARA)