SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus mencontoh Kabupaten Seruyan dalam keberpihakan pada masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan program kewajiban plasma 20 persen.
“Kita ini harusnya mencontohi Seruyan, di sana antara pemerintah daerah dan masyarakatnya kompak berjuang untuk kepentingan plasma 20 persen. Sehingga tidak lagi masyarakat ini berjuang sendiri,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Muhammad Abadi, Sabtu 1 Oktober 2022.
Abadi membandingkan jika di Kotim justru seringkali masyarakat dibiarkan sendiri menuntut haknya. Maka tidak salah jika masyarakat menilai posisi pemerintah kerap berada di perusahaan.
“Karena ketika masyarakat menuntut plasma mereka selalu dibilang melanggar aturan, tidak bisa diakomodir karena aturan ini dan itu. Tapi Seruyan bisa kenapa Kotim tidak,” kata Abadi.
Dia menegaskan terlebih kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang semakin sulit karena hilangnya lahan dan mata pencaharian mereka sebelumnya sebagai peladang dan petani di lahan-lahan yang saat ini beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.
Abadi menegaskan dirinya sebagai orang yang sering berada di barisan masyarakat untuk menuntut haknya, jangan sampai pemerintah terkondisikan begitu masyarakat menuntut haknya. “Kasihan masyarakat kita ini kemana lagi kalau bukan ke pemerintah,” tegasnya.
Akibat ketidakpercayaan kepada pemerintah makanya dalam aksi di lapangan warga kerap melakukan advokasi kepada ormas termasuk ormas adat.
“Faktanya di Kotim ini sejak beberapa tahun terakhir ini tidak ada keberpihakan itu yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Abadi menyebutkan konflik dengan perusahaan di daerah ini ibarat bom waktu, sesekali bisa meledak ditengah masyarakat. Seperti halnya saja di Kotim ini ada aksi besar-besaran melakukan unjuk rasa menuntut plasma di beberapa desa dan kecamatan.
“Kalau aksi itu dilakukan serentak di semua titik perusahaan apa tidak repot kita, kenapa terjadi aksi itu karena pemerintah tidak mampu menanganinya lagi,” tegas Abadi. (Nardi).
