Puluhan Nakes Puskemas Parado Lakukan Aksi Mogok Kerja

Nain/BERITA SAMPIT : Gedung Puskesmas Parado - Kepala Tata Usaha Puskesmas Parado, Amirudin S.H. (insert)

BIMA – Puluhan tenaga kesehatan di Puskesmas Parado, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi mogok kerja. Aksi tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Bima termasuk Dinas Kesehatan serta Dinas terkait agar menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dinas tentang pengalihan status dari tenaga sukarela ke tenaga kontrak agar dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Jumat 07 Oktober 2022.

MH salah satu nakes sukarela mengatakan, Aksi Mogok kerja yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada Puskesmas Parado adalah menuntut Pemerintah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima agar dapat memperhatikan nasib mereka yang sudah lama mengabdi.

“Sejumlah tuntutan yang dilakukan dalam aksi mogok kerja ini antaranya, Pertama. Loloskan pendataan Non ASN. Kedua. Terbitkan SK Dinas dan buat slip gaji. Ketiga. Dinas Kesehatan Kabupaten Bima mengeluarkan rekomendasi ke Puskesmas untuk menerbitkan SK/slip gaji. Keempat . Transparansi data Non ASN secara keseluruhan dipublik ” ungkapnya.

MH menyampaikan agar pemerintah dan Dinas terkait dapat memperhatikan hak-hak tenaga kesehatan yang statusnya sukarela. Apabila tuntutan tersebut tidak diperhatikan, pihaknya akan tetap melakukan aksi mogok kerja sampai tuntutannya dipenuhi.

BACA JUGA:   Diduga Sering Bertengkar Dengan Istri, Pria di Desa Kuta Ditemukan Gantung Diri

“Kami yang mengabdi sudah bertahun-tahun, hingga saat ini belum diperhatikan. Kalau tuntutan kami tidak direspon oleh Pemerintah dan Dinas terkait, maka kami akan tetap mogok kerja,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Tata Usaha Puskesmas Parado Amirudin, mengatakan sah-sah saja aksi mogok yang dilalakukan oleh rekan-rekan nakes, tetapi harus disesuaikan dengan kelengkapan administrasi.

“Kita juga nggak bisa tahan, silahkan saja, tapi dengan satu catatan rekan-rekan Nakes harus lengkap surat-suratnya, termasuk Surat Tanda Regiatrasinya (STR), kita akan bantu menyampaikan keluhannya kepada Dinas terkait,” ucapnya.

“Kita juga harus pertanyakan diri sendiri, ketika pemerintah melakukan tindakan seperti ini apakah saya lengkap, bagaimana kita bisa memperjuangkan, sedangkan perlengkapan administrasinya tidak memenuhi syarat,” imbuhnya.

Ia berharap agar tenaga kesehatan yang ada di lingkup Puskesmas Parado agar tidak ikut-ikutan dalam melakukan aksi mogok kerja tersebut.

BACA JUGA:   Resmikan Praktek Perawat Mandiri di Rupe, Wabup: Pemerintah Menyambut Baik Apapun Gagasan Generasi

“Mengabdilah dulu, cari pengalaman, siapa tau kedepannya aturan berubah lagi. Kita fokuskan pada rumah tangga kita sendiri, bagaimana kita bisa memperjuangkan hak – haknya, sedangkan dalam administrasinya belum lengkap,” katanya.

Ia melanjutkan, sejauh ini pelayanan di Puskesmas Parado masih berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun dalam hal pelayanan meski adanya aksi mogok kerja.

“Pelayanan masih dapat teratasi dan pelayanan akan tetap diusahakan agar tetap maksimal. Kalaupun ada kejadian-kejadian luar biasa, kita akan langsung rujuk ke RSUD Bima,” ujarnya.

Sementara itu, saat dihubungi via WhatsApp, kepala Puskesmas Parado, Kaltum, S.Kep.,membeberkan, dengan adanya aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan sukarela, tidak membuat pelayanan di Puskesmas Parado tidak terhambat.

“Insya allah pelayanan tetap berjalan seperti biasa,” tutupnya.

(nain)

(Visited 261 times, 1 visits today)