BIMA – Aksi Mogok Tenaga Kesehatan (Nakes) Sukarela yang tegabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes Indonesia (FKHN) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bima pada Kamis 06 Oktober 2022 lalu terus berlanjut.
Para nakes sukarela yang bertugas di Puskesmas Parado juga meresa kecewa dengan adanya intimidasi dari Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha (KTU) Puskesmas setempat yang tersebar di grup WhatsApp PKM Parado Bisa terkait adanya pernyataan Kepala Puskesmas Parado melarang para Nakes agar tidak bergabung dalam aksi tersebut, Sabtu 08 Oktober 2022
Sejumlah Nakes yang bertugas di Puskesmas Parado tersebut mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha (KTU) Puskesmas Parado karna melakulan intimidasi terhadap Nakes yang ikut terlibat aksi mogok kerja pada Kamis lalu.
” As..,intruksi buat yg suka relah besik kAlau ada yg ikut demo maap saya pastikan hari jumat nya saya pasti kan uda saya hapus kAn nama nya di pkm parado. dan ini perebtah langsung dari pihak yg ber kuasa yg ada di kab bima dan ter masuk pihak dinas kesehatan .trimakasih atas kerja sama nya. dan jangan lupa jam apel pgi nya besok.” tulis Kepala Tata Usaha di grup WatshAap PKM Parado Bisa pada Rabu 05 Oktober 2022.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Parado, Kaltum S.Kep., pun turut memberikan pelarangan agar para nakes di bawah naungan Puskesmas Parado agar tidak ikut dalam aksi demo pada beberapa hari yang lalu
” Ass…wr…wb…dgn tdk mengurangi rasa hormat atas nama pribadi dan instansi PKM mengingatkan kembali kpd BPK dan ibu utk tidak ikutan demo pada hari ini karena dampakx tidak baik utk kita semua. terima ksh atas perhatianx ” tulis Kepala Puskesmas Parado di grup whatsAap PKM Parado Bisa pada 06 Oktober 2022 lalu.
Menanggapi hal itu, Pihak Nakes Sukarela dari Puskesmas Parado yang tergabung dalam aksi mogok tersebut menggungkapkan kekecewaan terhadap adanya pelarangan dan intimidasi yang dilakukan oleh pimpinan Puskesmas Parado.
“Mereka belum tau pasti tentang data yang di input dari tiap daerah, kalau data yang kami ketahui kemarin bahwa data-data yang di input kemarin cuman lintas daerah tapi tidak sampai pada pusat. Dan kami melakukan demontrasi itu untuk menuntut beberapa hal ” ungkap salah satu nakes yang tidak ingin disebutkan namanya.
“Kami berharap dari pihak kepala puskesmas agar mendukung dan memperindah apa yang menjadi hak-hak Nakes sukarela. Berharap adanya dukungan pihak puskesmas. Bukan malah mengintimidasi teman-teman sukarela bahwa teman-teman sukarela dipecat. Kami melakukukan aksi mogok kerja karena belum ada hasil dan kepastian yang pasti dari pihak kepala daerah,” harapnya.
Ia melanjutkan, memang benar adanya informasi yang beredar bahwa pihak Nakes yang melakukan aksi mogok kerja akan dilakukan pemecatan oleh pihak Puskesmas Parado.
“Pernyataan resmi sesuai surat belum ada sih, cuman hanya bentuk intimidasinya aja lewat grup whatsAap. Kami merasa kecewa pada pihak kepala Puskesmas parado dan KTU bahwa bentuk intimidasi itu dilakukan dan diberikan kepada sukarela. Dan harapan kami itu tidak perlu ada kata-kata seperti itu. Itu bentuk kekecewaan kami yang sukarela ” tuturnya saat dihubungi Berita Sampit lewat telepon seluler.
Selain dari itu, saat dihubungi lewat telpon seluler, salah satu Nakes sukarela berinisial M yang sudah bekerja bertahun-tahun di Puskesmas Parado pun turut menyampaikan rasa kekecewannya.
“Sangat kecewa, cuman kembali lagi, karna kepala dan KTU tergantung dari atas lagi, kan nggak mungkin mereka mengeluarkan intimidasi saja tanpa ada perintah, namanya juga instansi pemerintahan. Kalapun dilarang nggak apa-apa, kita pun iya-iya saja. Tapi kita kan tetap turun untuk bergabung dalam aksi demontrasi,” ujarnya.
Ia sangat kecewa dengan adanya larangan itu, karena menurutnya setiap individu berhak menyuarakan aspirasi masing-masing.
“Tapi kembali lagi, adanya larangan itu bergantung di atas juga. Kalau bilang kecewa, kecewa karena kita juga berhak bersuara apalagi untuk masa depan. Saya sudah 9 tahun bekerja hingga saat ini belum mendapatkan SK Dinas
. Saya berharap semoga bisa terdata dari daerah sampai ke pusat untuk nama-nama Nakes yang statusnya honorer, khususya di Kabupaten Bima semuanya terdata, tervalidasi sampai ke pusat gitu, supaya bisa membuat akun pendataan Non ASN termasuk mendapatkan SK Dinas dari Dinas terkait,” katanya sembari berharap agar pimpinan Puskesmas Parado dapat melihat dan memperhatikan nasih para tenaga kesehatan di lingkup Puskesmas Parado.
” Dilihat lah kita yang dibawah ini kerjanya yang sukarela murni ini seperti apa, mereka bisa menilai sendiri. 24 jam melayani pasien , apalagi pas Covid-19. Tolong, kepala Puskesmas harus punya kebijakan buat kita karna kita lah yang berkontak secara langsung dengan pasien yang berbagai macam penyakit. Semoga bisa dilihat dan nama kita terdata di Pusat ” tutupnya.
(nain)
