Oleh: Rahul Manufan Pandra
PALANGKA RAYA – Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HIMANE) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR) Rahul Manufan Pandra menyampaikan terkait pentingnya partisipasi publik dalam membantu pemerintah Kalimantan Tengah menekan inflasi.
Menyalahkan memang hal yang mudah. Memberi solusi adalah hal yang jauh lebih indah. Lupa dari mana kudengar kalimat itu, namun aku terus mengingatnya dan merasa dua kalimat itu tepat untuk menggambarkan persoalan bangsa yang kerap kali dengan mudah menyalahkan pemerintah. Tetapi, tak mau ikut urun rembug dalam penyelesaian masalah yang ada.
Ada sebuah kata yang kita pahami bahwa pemimpin dalam hal ini (Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota) dipilih itu untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah, bukan untuk diam saja. Karena mereka sudah dipilih dan digaji oleh rakyat maka mereka harus terus berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk masalah inflasi.
Sebagaimana kita ketahui juga bahwa sekarang bangsa Indonesia sedang mengalami inflasi, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada. Tak terkecuali juga pemerintah daerah yakni pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga sedang mengalami inflasi.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemprov Kalteng sudah dilaksanakan, mulai dari sidak pasokan dan harga LPG, menggelar pasar murah, pasar penyeimbang hingga gubernur Kalteng memberikan instruksi kepada pemkab dan pemkot untuk menekan inflasi dimasing-masing daerah.
Dari berbagai upaya yang dilakukan memang belum berjalan optimal, namun ini adalah langkah baik yang dilakukan oleh pemprov Kalteng.
Lalu kita sebagai, masyarakat (publik) penerima langsung dalam sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, apa upaya atau langkah kita dalam menangani serta membantu pemerintah mengenai persoalan seperti inflasi sekarang.
Sebagimana diketahui bahwa Partisipasi publik adalah keikutsertaan masyarakat dalam semua proses dan tahapan pembuatan keputusan serta ikut bertanggung jawab di dalamnya.
Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat terhadap perumusan kebijakan publik menjadi salah satu hal penting dalam prosesnya. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan negara, terutama dalam negara demokrasi seperti Indonesia.
Dalam empat atribut yang dijelaskan oleh David Easton, ada salah satu peran daripada masyarakat tentang sistem input dan output.
Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input dari masyarakat dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan.
Sedangkan Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal dari tuntutan dan dukungan masyarakat. Output terbagi dua, yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah.
Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai dengan tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat.
Dari penjabaran mengenai input dan output dalam teori David Easton maka memang perlunya partisipasi masyarakat (publik) dalam menangani berbagai persoalan, salah satunya yang terjadi mengenai inflasi di Kalimantan Tengah.
Masyarakat yang aktif dilihat dari keterlibatan partisipasi publik, yang merespon dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika pemerintah Kalteng melakukan suatu kebijakan dalam menangani inflasi, maka disitu diperlukan sebuah respon dari masyarakat baik berupa dukungan maupun tuntutan, sehingga hasil daripada itu semua akan menghasilkan suatu output (keluaran) yang didapatkan akibat dari dukungan dan tuntutan berupa lahirnya keputusan dan tindakan pemerintah Kalteng mengenai inflasi.
Dari kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemprov kalteng dalam menekan inflasi berupa menggelar pasar murah dan pasar penyeimbang, sidak pasokan harga LPG, hingga berbagai kebijakan lainnya itu harus mendapatkan respon dari kita masyarakat, sehingga pemprov Kalteng tidak lengah dan terus berbenah sehingga permasalahan inflasi yang terjadi dapat teratasi secara optimal demi kebaikan bersama.***
