Oleh: Rahul Manufan Pandra
PALANGKA RAYA – Kesenjangan wilayah di Indonesia dipandang relatif masih cukup tinggi, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota.
Salah satu daerah yang juga terjadi kesenjangan adalah desa Karya Bakti Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dengan Kota Palangka Raya, dimana kedua wilayah ini berada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)
Kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya mulai dari sejarah, jumlah penduduk hingga lapangan pekerjaan.
Kesenjangan wilayah dari segi sejarah, Kota Palangka Raya sendiri dibangun tahun 1957, bersama dengan terbentuknya provinsi Kalteng sedangkan Desa Karya Bakti diresmikan Tahun 2001, bersama dengan terbentuknya Kecamatan Rungan.
Kemudian terkait jumlah penduduk, Kota Palangka Raya Tahun 2021 sebanyak 299.000 jiwa sedangkan jumlah penduduk Desa Karya Bakti Tahun 2020 sebanyak 918 jiwa.
Lanjut dari segi infrastruktur, yang pertama infrastruktur kesehatan di Kota Palangka Raya mulai dari jumlah PNS/Swasta, Jaringan yang memadai, ketersediaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta Pos Kesdes/Polindes. Sedangkan Desa Karya Bakti hanya memiliki Posyandu dan Posko kesehatan di Balai Desa.
Yang kedua yaitu infrastruktur pendidikan di Kota Palangka Raya terdiri atas 124 Sekolah Dasar (SD), 48 Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat), 17 Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) dan 18 Perguruan Tinggi. Sedangkan Desa Karya Bakti hanya memiliki 1 TK, 1 SD, dan 1 SMP.
Kemudian dari segi infrastruktur prasarana transportasi, Kota Palangka Raya memiliki 1 Terminal AKAP WA GARA, 1 Bandara Tjilik Riwut, dan 20 Pelabuhan/Dermaga yang didukung dengan akses jalur darat beraspal. Sedangkan Desa Karya Bakti hanya memiliki akses jalur darat tanah merah.
Dari kasus yang terjadi tersebut terlihat jelas bahwa terjadinya kesenjangan antara desa Karya Bakti dan Kota Palangka Raya, maka perlunya solusi berupa
- Percepatan Lapangan Pekerjaan
- Ruralisasi (Mobilitas Geografi)
- Peningkatan Kualitas Penduduk
Diharapkan dengan solusi tersebut dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia khususnya antara kota dan desa.
Karena hal tersebut akan memberikan berbagai dampak apabila tidak segera ditangani. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.
Pada dasarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Terjadinya ketimpangan antarwilayah ini berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah.
Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan agar daerah terdorong untuk kreatif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat pula dikurangi.***
