Apeksi Bahas Penghapusan Tenaga Honorer pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Regional Kalimantan

Dokumentasi. Wali Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Fairid Naparin (tengah) saat acara rapat kerja komisariat wilayah 5 APEKSI regional Kalimantan di Palangka Raya, Kamis, (21/10/2022). ANTARA/HO-Protokol Komunikasi Palangka Raya.

PALANGKA RAYA – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Regional Kalimantan memfokuskan pembahasan penghapusan tenaga honorer.

“Salah satu agenda utama pada rapat kerja komisariat wilayah V Apeksi regional Kalimantan adalah tentang kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di Palangka Raya, Jumat 21 Oktober 2022.

Dia mengatakan, bahasan itu menjadi salah satu fokus utama Apeksi karena terkait langsung dengan kebutuhan pegawai pemerintah serta menyangkut hajat hidup masyarakat secara langsung, terutama yang saat ini berstatus tenaga honorer atau kontrak.

Untuk membahas itu, pada rapat kerja yang dimulai 18-21 Oktober turut menghadirkan Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur, Kementerian PAN dan RB Alex Denni.

Bahasan ini pun menyangkut tentang pemetaan kebutuhan, posisi yang tersedia untuk PPPK, solusinya bagaimana, dan tahapannya penyelesaian sehingga tidak memungkinkan jika secara mendadak tenaga honorer dihapuskan.

Kondisi dan kebutuhan tenaga non-ASN di lingkup pemerintahan juga harus dipertimbangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam upaya implementasi penghapusan tenaga kontrak atau honorer.

“Intinya bahwa kebijakan itu harus dilaksanakan bertahap tidak bisa dilakukan tiba-tiba,” katanya.

Selanjutnya, kepala daerah termuda di Kalteng itu pun mengapresiasi wali kota se-Kalimantan beserta seluruh jajaran yang turut menyukseskan kegiatan yang dipusatkan di “Kota Cantik”.

“Raker ini pun mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi serta inovasi strategis yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Dewan Pengurus Apeksi. Apa saja yang dibutuhkan di Kalimantan, demi menunjang pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan antar daerah,” ujar Fairid.

Sementara itu Ketua Komwil V Apeksi sekaligus Wali Kota Tarakan, Khairul mengatakan jika Apeksi ini adalah komitmen sembilan kota di Regional Kalimantan untuk bersama-sama merumuskan solusi konkret terhadap permasalahan yang ada, untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kesempatan ini momen bagi kita untuk menjadi bagian untuk mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antar kota di Kalimantan. Apeksi bukanlah organisasi inklusif, dan kita tentu terbuka bagi semua pihak. Semoga dalam raker ini kita bisa mewujudkan kerja sama pentahelix antara pemerintah, masyarakat, swasta, pers termasuk juga akademisi,” kata Khairul.

Melalui Raker ini juga, dirinya berharap bisa mendorong kemajuan di kota seluruh Kalimantan. Raker sebelumnya diakui Khairul sudah banyak menghasilkan rekomendasi, terutama mengenai konektivitas antar wilayah se-Kalimantan yang terus pihaknya dorong dalam setiap penyusunan rekomendasi. Tak hanya darat, akan tetapi laut dan udara.

Selain itu beberapa juga yang sudah direkomendasikan ialah persiapan menyambut ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur, dimana anggota Apeksi Komwil V sebagai penopang IKN, melihat hal tersebut sebagai perhatian utama, khususnya penguatan ketahanan bencana.

“Banyak lagi rekomendasi yang kita hasilkan, termasuk penguatan UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19,” katanya.

(ANTARA)