SAMPIT – Pengamat hukum dan politik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Yunanto mengkritisi pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kota Besi yang hingga kini masih belum jelas penyelesaiannya.
“Padahal proyek itu dilaksanakan pada 2021 tadi, namun hingga kini tidak ada kejelasan penyelesaiannya kami lihat,” kata pria berlatar belakang advokat ini, Jumat 21 Oktober 2021.
Menurut Yunanto, anggaran untuk pembangunan proyek itu tidak sedikit, yakni mencapai angka Rp2,4 miliar, namun demikian tidak diketahui secara persis apakah dana sebesar itu untuk pembangunan sampai selesai atau tidak.
“Jika melihat besaran angkatanya tentu sampai selesai, saat ini pembangunan proyek itu dalam sorotan banyak pihak,” ucapnya.
Jangan sampai kata dia proyek tersebut mangkrak dan jadi masalah di kemudian hari, bahkan jika ada permasalahan tidak cukup hanya dengan sanksi administrasi saja namun harus dibawa ke ranah hukum.
Dikatakan Yunanto, jika memang ada masalah apalagi ada kerugian negara dalam pembangunan proyek itu dirinya meminta agar aparat penegak hukum masuk untuk menelusurinya.
“Baik itu kejaksaan maupun kepolisian harus ikut mengawasi proyek itu, karena ada anggaran negara di situ, jika ada yang tidak beres kami mendukung agar diproses secara hukum,” tegasnya.
Yunanto juga mengajak semua pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat mengawasi proyek itu, karena pembangunannya harus tuntas karena keberadaannya untuk kepentingan publik.
“Jika ada temuan tidak beres agar dilaporkan saja, jika di sini tidak jalan laporkan ke kejati atau polda atau bahkan ke kejagung atau Mabes Polri, karena korupsi saat ini tengah jadi perhatian mereka,” pungkasnya.
Proyek penambahan ruang Puskesmas Kota Besi dilaksanakan pada 2021 lalu dengan nilai anggaran Rp2,4 miliar yang dianggarkan melalui satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotim.(naco)
