SAMPIT – Penggiat media sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur Hary Kuswanto menyebutkan banyak anggaran tahun ini dikeluarkan untuk kegiatan yang dianggap tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak.
Pasalnya kata dia puluhan miliar rupiah uang daerah hanya dihabiskan untuk urusan mempercantik kantor bupati, membuat taman di dalam kota hingga membebaskan lahan, jika dilihat angka-angkanya tidak sedikit dan jika digunakan untuk memperbaiki gang-gang yang ada di dalam kota sudah bisa dirampungkan tahun ini.
“Pemkab Kotim selalu berbicara pembangunan terkendala kekurangan anggaran, kami melihat tidak demikian, anggaran kita Rp2 triliun itu setiap tahun cukup asalkan benar-benar digunakan untuk pembangunan skala prioritas,” tegasnya.
Manakala kata kader Partai Hanura Kabupaten Kotim ini dana itu dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang kurang bermanfaat, berapapun anggaran yang dialokasikan pasti tidak akan pernah cukup.
Sehingga dirinya menilai masyarakat pelosok jangan berharap banyak mendapatkan kue pembangunan sebagaimana yang mereka harapkan, sementara di dalam kota saja masih banyak pembangunan yang belum bisa diselesaikan baik itu terhadap kerusakan gang, jalan hingga drainase.
Menurut Hary ada sejumlah kegiatan yang menurut catatanya tidak seharunya dilaksanakan saat ini, karena dinilai bukan kegiatan urgen, karena anggaran yang digunakan tidak sedikit, dan bahkan mencapai angka Rp40 miliar lebih, diantaranya:
- Pembebasan lahan sebesar Rp 19 miliar
- Pembangunan Taman/RTH Jalan Pemuda (belakang kantor Pemda) Rp1,4 miliar
- Pembangunan Taman/RTH di Jalan Cristopel Mihing (samping SMPN 3 Sampit) Rp 1,5 milir
- Pembangunan Taman/RTH di Jalan Tidar (komplek perumahan Pemda) Rp1,8 miliar
- Pembangunan pagar kantor bupati Rp2,2 miliar
- Perbaikan Jalan lingkungan kantor Bupati Rp500 juta
- Pembangunan PJU Rp 14 miliar.
- Rehab fasilitas di lingkungan rumah jabatan Bupati Rp1 miliar.
Sementara itu Pengamat Hukum dan Politik di Kabupaten Kotawaringin Timur Yunanto turut menyanyangkan hal tersebut, dirinya justru khawatir dengan kegiatan yang tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak itu justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Pria berlatar belakang advokat ini menyebutkan jika anggan itu digunakan untuk memperbaiki gang dalam kota yang nilainya hanya rata-rata Rp200 juta maka seluruh gang yang rusak saat ini bisa diatasi, sehingga 2023 nanti fokus pemerintah untuk memperbaiki di kawasan pelosok Kotim.
Menurut Yunanto, pemerintah dengan alasan selalu kekurangan anggaran harusnya bisa memilah mana yang didahulukan. Bukan sebaliknya membuat program yang tidak berdasarkan usulan masyarakat.
“Saya yakin, bisa ditanyakan ke masyarakat sekitar, seperti pembangunan taman, pembangunan PJU yang nilainya belasan miliar rupiah itu, dan program lainnya bukan berdasarkan usulan masyarakat,” tegasnya.
Justru sebaliknya kata dia program yang sudah lama diusulkan masyarakat seperti yang saat ini jadi keluhan yakni, kerusakan Jalan Ki Hajar Dewantara atau Kawasan Zona Pendidikan luput dari pembangunan.
“Selain itu bisa di cek jalan dan gang dari Baamang hingga Ketapang banyak yang masih rusak,” tandasnya.
Bahkan sebelumnya juga Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sampit Rabbani menyebut tidak rasional pemerintah daerah mengeluarkan anggaran besar untuk membangun pagar kantor bupati yang nilainya Rp2,2 miliar dan belasan miliar rupiah untuk PJU.
“Pemkab berkomentar saat ini dalam masa pemulihan ekonomi harusnya maksimalkan untuk itu APBD kita,” tegasnya.
Selain itu kata dia masih banyak masalah lama yang belum terselesaikan seperti pembangunan infrastruktur jalan, salah satunya yang kini di depan mata kerusakan parah Jalan Ki Hajar Dewantara atau jalur zona pendidikan.(naco)
