SAMPIT- Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng H Heriansyah, menyebut Bupati dan Wakil Bupati Kotim tidak mengacu pada tahun pertama melaksanakan tugasnya membahas APBD tahun anggaran 2022.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai tidak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Karena tahun 2021 pasangan ini hanya melanjutkan program bupati sebelumnya, mereka baru dilantik yang program kerja pembangunan infrastrukturnya tidak menyentuh lapisan bawah secara fisik dan terkesan bernuansa pencitraan,” kata Heriansyah, Minggu 20 Oktober 2022.
Dirinya menjelaskan, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini banyak yang bukan skala prioritas.
Harusnya kata dia pembangunan infrastruktur jalan dan drainase jadi prioritas. Mengingat saat musim hujan banjir sangat parah.
“Rusaknya jalan yang tidak kunjung diperbaiki, baik penanganan perbaikan maupun peningkatan terutama jalan dalam Kota Sampit belum juga bisa dituntaskan,” katanya.
Dia menyebutkan justru yang diprioritaskan proyek kantor Pemda, rumah jabatan Bupati, ruang terbuka hijau dan ganti rugi lahan yang sangat tidak diprioritaskan.
“Harusnya pembangunan insfrastuktur jalan yang utama dan drainase agar membuat lancarnya ekonomi dan pendidikan serta kesehatan masyarakat sesuai visi misi saat kampanye jargon Harati,” ungkapnya.
Heriansyah melanjutkan, APBD kotim Rp2 Triliun cukup besar dari 13 kabupaten dan kota di Kalteng dan hampir 50% APBD provinsi Kalteng.
Namun kata dia, pendapatan asli daerah yang belum merangkak naik di 17 kecamatan di Kotim sangat minim PAD dan tidak ada peningkatan sejak beberapa tahun lalu.
“Harusnya pemerintah daerah banyak melakukan terobosan sebagai pintu gerbang ekonomi yang menjadi tolak ukur barometernya penguatan sektor ekonomi di Kalteng,”ungkapnya
Lebih lanjut Heriyansyah mengatakan, Kota Sampit yang masuk dalam kategori daerah dengan inflasi tertinggi se-Indonesia, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dinilai belum cukup dan sejauh ini hanya menggelar pasar murah.
Bahkan dirinya mengingatkan agar wakil rakyat bersuara dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah dan melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran harus pro rakyat.
“Bukan hanya pasar murah 9 bahan pokok saja yang dilakukan, langkah lain juga harus dilakukan, mau sampai kapan APBD Kotim tidak diimbangi pada dana Rp40 Miliar yang di data oleh wakil rakyat lewat medsos, harusnya langkah bersuara dengan melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran harus pro rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya Pemkab Kotim dianggap jorjoran mengeluarkan anggaran yang menelan biaya sekitar Rp40 miliar baik untuk proyek PJU, pembebasan lahan, pembangunan tiga taman, rehab pagar dan aspal kantor bupati serta peningkatan di rumah jabatan bupati.
Sementara itu ada lima misi RPJMD pemerintahan H.Halikinnor dan Irawati yakni pertama mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, kedua mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketiga mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja, keempat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance) dan kelima mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.
(Syauqi)
