Mukhtarudin: BPBL Bantu Percepatan Pemerataan Kelistrikan di Pelosok Kalteng

Anggota Komisi VII DPR Ri Mukhtarudin

JAKARTA– Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI resmikan dan penyalaan pertama program bantuan pasang baru listrik (BPBL) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan sasaran prioritas wilayah pelosok.

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan program BPBL adalah upaya pemerintah dalam rangka keadilan dan pemerataan kepada masyarakat dalam mendapatkan listrik hingga ke daerah-daerah terdalam atau pelosok dan tertinggal.

“Listrik merupakan kebutuhan dasar, karena dari listrik sangat berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kemajuan di suatu daerah,” ujar Mukhtarudin, Rabu, (23/11/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat itu juga dihadiri Tenaga Ahli Kementerian ESDM Bidang Pengawasan Obvitnas Yurod Saleh, Asisten Ekobang Setda Kobar Ahmad Yadi, dan perwakilan PT PLN Ismail Deu.

Mukhtarudin bilang DPR RI akan terus berupaya mendukung pemerintah memperluas program kelistrikan untuk masyarakat melalui program ini.

Harapannya masyarakat di Kalimantan Tengah bisa merasakan listrik supaya masyarakatnya lebih produktif, dan maju.

“Program ini merupakan hasil sinergitas Kementerian ESDM dengan DPR RI khususnya komisi VII yang membidangi energi dan mineral,” ujar Mukhtarudin.

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mengatakan pemerintah menargetkan di tahun 2024 seluruh masyarakat di Indonesia dapat merasakan jaringan listrik hingga ke pelosok daerah.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengawasan Obvitnas Bapak Yurod Saleh mengatakan, Kalimantan Tengah ditargetkan tersambung sebanyak 3.281 rumah tangga, dengan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan 339 sambungan rumah tangga yang tersebar di enam kecamatan

Yurod menjelaskan bahwa dengan program BPBL diharapkan masyarakat dapat mandiri dengan akses listrik milik sendiri. Program yang baru dilaksanakan di tahun 2022 ini merupakan dorongan dari DPR RI komisi VII.

“Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga,” jelas Yurod.

Sementara itu, Budiansyah penerima program BPBL di Kecamatan Pangkalan Banteng mengucapkan terimakasih kepada pemerintah dan DPR RI yang sudah memperjuangkan sehingga ia dan keluarga memiliki instalasi listrik sendiri.

“Kami lima tahun nyambung listrik ke tetangga, dengan membayar perbulannya Rp100 ribu,” ucap Budi.

Sebaran penerima BPBL di Kalimantan Tengah tahun 2022 yakni sebanyak 3.281 rumah yang tersebar di 14 kabupaten yakni Barito Selatan 116 unit, Barito Utara 49 unit, Barito Timur 104 unit, Gunung mas 6 unit, Kapuas 231 unit, Katingan 106 unit dan Palangka Raya 36 unit.

Selain itu Kotawaringin Barat 339 unit, Kotawaringin Timur 920 unit, Lamandau 14 unit, Murung Raya 1.159 unit, Pulang Pisau 114 unit, Seruyan 31 unit, dan Sukamara 2 unit.

(adista/beritasampit)