Pemkab Bima Targetkan Pendapatan Daerah 2023 Rp1,84 Triliun

BERITA SAMPIT - IST/Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer saat Memaparkan Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima Pada Selasa 22 Oktober 2022

BIMA – Sidang Paripurna ke-8 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang III tahun  2022 dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 berlangsung pada selasa 22 Oktober 2022 di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu 23 Oktober 2022

Sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD kabupaten Bima, Aminurlah SE., dan Hj. Siti Nurhayati MM mendengarkan pembacaan nota keuangan oleh Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M Noer.

Di hadapan para anggota DPRD, Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah dan para jurnalis  yang menghadiri sidang paripurna, Dahlan M. Noer mengungkapkan, Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.84 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp 45,2 milyar atau naik 2,51%  dari target pendapatan APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 1,80 triliun.

BACA JUGA:   BPD Risa Bima Gelar Peningkatan Kapasitas, Hadirkan Direktur SPIN

“Sumber pendapatan tersebut diproyeksikan dari PAD Rp157,24 miliar, pendapatan transfer  Rp1,68 triliun,  DAK fisik Rp200 miliar, DAK khusus non fisik Rp270,6 miliar dan dana desa Rp184,7 miliar ” Ungkapnya

Ia menuturkan, Sedangkan pada komponen belanja daerah direncanakan sebesar  Rp1,86 triliun,  jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp7,79 milyar atau naik 0,42 %.

BACA JUGA:   Bupati Ajak Masyarakat Terus Dukung Eby Bima di Pentas D’Academy 5

“Komponen belanja di alokasikan pada belanja operasi yang direncanakan sebesar Rp1,28 triliun, belanja modal Rp288,7 miliar, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp5 miliar dan belanja transfer sebesar Rp286,03 miliar,” tuturnya

Ia menambahkan, alokasi transfer Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Bima pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,47% jika dibandingkan tahun sebelumnya

“Kenaikan pendapatan transfer tersebut akan digunakan seoptimal mungkin untuk pendanaan kegiatan dalam menunjang pencapaian target standar  pelayanan  minimal (SPM) di daerah,” tutupnya (Nain)