PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo membuka rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalteng tahun 2022, di Aula Serbaguna Bappedalitbang Kalteng, Senin 28 November 2022.
Dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan, bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan, baik nasional dan daerah.
Kebijakan subsidi Pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya yaitu melalui program Perlindungan Sosial, berupa program Beras Sejahtera (Rastera), Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Selain itu, Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jamkesda yang dialokasikan di setiap kabupaten/kota, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beasiswa Kalteng BERKAH, serta program pemberdayaan masyarakat miskin yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan.
Edy Pratowo menjelaskan, berdasarkan data BPS kondisi penduduk miskin di Kalteng selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2020 (Maret 2020) sebesar 4,82 persen atau 134,594 ribu jiwa, tahun 2021 (September 2021) sebesar 5,16 persen atau 141,03 ribu jiwa, dan tahun 2022 (Maret 2022) sebesar 5,28 persen atau 145,10 ribu jiwa.
“Memperhatikan kondisi tersebut, saya meminta kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Wali Kota/Wakil Bupati se-Kalimantan Tengah selaku Ketua TKPK kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, untuk terus berperan aktif mengkoordinasikan dan merencanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara realistis dan sesuai dengan keadaan permasalahan yang dihadapi bersama,” tuturnya.
Menurut Edy, untuk mewujudkan penurunan kemiskinan, dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait. Dengan makin tingginya sinergi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta dan masyarakat, serta didukung potensi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah yang melimpah, dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (Hardi).
