Pemkab Barito Utara Percepat Penghapusan Penduduk Miskin

Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra memaparkan kondisi masyarakat kabupaten setempat yang tergolong miskin pada rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam rangka penyamakan persepsi penanganan kemiskinan Kalteng 2022 di Palangka Raya, Senin (28/11/2022). ANTARA/Protokol Barito Utara

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, melaksanakan percepatan penghapusan penduduk miskin tersebar di sembilan kecamatan melalui berbagai kegiatan.

“Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin mengalami penurunan yakni pada tahun 2020 sebesar 5,71 persen kemudian pada 2021 menjadi 5,61 persen,” kata Wakil Bupati Sugianto pada rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam rangka penyamakan persepsi penanganan kemiskinan Kalteng 2022 di Palangka Raya, Senin 28 November 2022.

Menurut dia, warga yang masuk kategori miskin sebanyak 8.065 kepala keluarga atau sebanyak 33.879 jiwa dari 154.812 jiwa pendudukan Barito Utara.

“Jumlah penduduk miskin terbanyak di Kecamatan Teweh Tengah sebanyak 1.478 KK atau 6.353 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Gunung Purei yakni 318 KK (1.187 jiwa),” katanya.

BACA JUGA:   Bulog Kalteng: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir, Stok Beras Aman Selama Ramadan

Wabup mengatakan, arah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dengan menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa dan kelurahan.

Kemudian, kata dia, menyusun program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan mengalokasikan anggaran pada APBD dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Pemerintah daerah juga memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata dia.

BACA JUGA:   Survei Indopol: Calon Bupati Kobar 2024 Rakhman Ebol Bersaing Ketat dengan Petahana

Wagub Kalteng Edy Pratowo mengimbau dan mengajak kepada wakil bupati/wali kota bersama-sama memberikan atensi untuk penanggulangan kemiskinan yang terjadi di wilayah Kalteng.

“Ditambah situasi bencana alam dan non alam/COVID-19 serta ancaman krisis global baik krisis ekonomi, pangan dan energi diseluruh belahan dunia, maka harus mempersiapkan cara yang matang agar angka kemiskinan di wilayah Kalteng tidak meningkat,” kata Edy.

Rapat koordinasi itu dibuka Wakil Gubernur Kalteng dihadiri oleh Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Wakil Bupati se-Kalteng, Perwakilan unsur FKPD Prov. Kalteng, Kepala BPS Prov. Kalteng, dan undangan lainnya.

(ANTARA)