PURUK CAHU – Sebanyak 16 orang tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sejumlah perusahaan di Kabupaten Murung Raya telah mendapatkan pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Murung Raya, Kariadi melalui Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Happy Haryanto mengatakan, bahwa mengenai 16 orang tenaga kerja asing tersebut pihak kabupaten Murung Raya tidak dapat memungut retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2021.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2021 pada bab ke III bagian ketiga pasal 24 ayat 1 Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah,” jelas Happy saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 1 Desember 2022.
Happy menuturkan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2021 tersebut maka Daerah Kabupaten Murung Raya tidak dapat memungut retribusi atas TKA yang bekerja dan pembayaran retribusi oleh pemberi kerja TKA di bayarkan ke pihak Provinsi atau pusat.
Kemudian, lanjut Pappy, DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya tadi menjadi, pendapatan daerah provinsi untuk Pengesahan Rancangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
Menurut dia, hal tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Murung Raya saja tetapi Kabupaten lainnya yang berada di seluruh indoneia juga merasakan hal yang sama.
“Maka oleh karena itu, kewenangan Disnakertrans Kabupaten Murung Raya hanya sebatas memantau atas aktivitas TKA yang bekerja di sejumlah perusahaan tersebut,” pungkasnya. (Lulus)
