PALANGKA RAYA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan Program ATM Beras untuk membantu para mustahik yakni masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan berupa beras.
“ATM Beras ini baru tersedia sebanyak satu unit dan kami tempatkan di kantor Baznas Kalteng. Adapun yang terdaftar sebagai pemegang kartu adalah 50 mustahik,” kata Ketua Baznas Kalteng Mustain Khaitami di Palangka Raya, Rabu 28 Desember 2022.
Untuk setiap mustahik per bulannya berhak mendapatkan bantuan sebanyak lima kilogram beras, sehingga kuota maksimal yang bisa diterima melalui ATM Beras tersebut adalah sebanyak lima kilogram tersebut.
Adapun sistem pengambilan beras dengan menggunakan kartu yang telah dibagikan dan setiap kali penarikan beras yang akan dikeluarkan mesin ATM Beras adalah sebanyak satu kilogram beras. Jika mustahik ingin mengambil sekaligus lima kilogram, maka harus melakukan penarikan sebanyak lima kali.
“Ini merupakan pilot project (proyek percontohan) yang akan kita lihat bagaimana perkembangannya selama beberapa waktu ke depan,” terangnya.
Program ATM Beras ini merupakan salah satu inovasi dari Baznas setempat dalam upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu ataupun mereka yang berhak di wilayah setempat.
Sementara itu Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan, merupakan harapan bersama, Program ATM Beras Baznas bisa langsung memberikan manfaat bagi para mustahik.
Dia mengatakan, selain sebagai bentuk apresiasi terhadap teknologi hasil buah karya anak bangsa, ATM Beras seperti ini diharapkan juga bisa ditiru pada tempat lain yang masyarakatnya jauh dari pasar, sehingga mustahik yang kesulitan mendapat bahan makanan bisa langsung tertanggulangi.
“Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Baznas Kalimantan Tengah, atas komitmennya untuk terus berupaya membantu mengatasi berbagai persoalan sosial ekonomi di tengah masyarakat, termasuk melalui Program ATM Beras,” tuturnya.
Edy menegaskan, harus disadari bersama, pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga diperlukan dukungan dan peran masyarakat dalam arti luas.
“Peran masyarakat di sini tentu saja harus dilakukan secara terencana dan terarah, terkoordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai tingkatannya, sehingga program dari tujuan yang hendak dicapai betul-betul bersifat produktif,” ucapnya.
(ANTARA)
