SAMPIT – Aktivis di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Arsusanto menyebut anggaran yang dialokasikan untuk DPRD Kotim tidak sesuai dengan kinerja mereka selama ini.
Dirinya menilai kinerja DPRD Kotim makin menurun dan dinilai masih rendah padahal besar anggaran tidak juga mendukung kinerja mereka.
Ia menyampaikan kinerja DPRD Kotim pada 2022 belum memuaskan, masih banyak disetujuinya anggaran untuk mereka nampaknya hanya dihambur-hamburkan untuk keperluan yang tidak terlalu urgent.
“Peran DPRD dari fungsi pengawasan, anggaran dan produk-produk yang mereka buat tidak berjalan dengan baik, anggaran dewan kami lihat banyak dihamburkan untuk yang tidak bermanfaat, seperti perjalanan dinas, bimtek dan makan minum mereka yang nilainya tidak sedikit,” tegasnya, Selasa 3 Januari 2023
Dari sisi pengawasan terhadap roda pemerintah, DPRD juga kata dia seakan tutup mata. Banyak program pembangunan yang tidak berpihak dengan masyarakat tidak pernah jadi sorotan mereka
Sehingga pengelolaan APBD bisa dirasakan merata di seluruh masyarakat Kotim hanya isapan jempol semata saja.
Seperti produk hukum yang mereka buat juga kata dia banyak yang hanya jadi macan kertas saja. Padahal untuk menggodok peraturan daerah tidak sedikit dana yang dikeluarkan.
“Termasuk kegiatan reses, seolah tak ada hasilnya, makanya masyarakat enggan hadir, kembali dan kembali lagi reses dilokasi yang sama tak ada perubahan berarti untuk masyarakat dan reses hanya sebagai rutinitas, harusnya DPRD malu usulan masyarakat tidak bisa mereka perjuangkan,” tegasnya.
Ia juga melihat DPRD Kotim masih banyak yang malas turun kantor, buktinya dari beberapa kali rapat yang dilakukan jarang melihat anggota dewan turun semuanya, banyak anggota yang memilih absen.
Pada 2023 ini anggaran untuk DPRD Kotim dialokasikan Rp57,7 miliar, terdiri dari Program Penunjang Urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Rp 42,7 miliar dan Program Dukungan Pelaksanan Tugas dan Fungsi DPRD senilai Rp15 miliar.
Untuk anggaran sekitar Rp15 miliar itu terbagi untuk Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Rp155 juta, Orientasi DPRD Rp8,2 miliar, Pendalaman tugas DPRD Rp1,4 miliar.
Publikasi dan Dokumentasi Dewan Rp3,5 miliar, Kunjungan Kerja dalam Daerah 428 juta, Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Rp100 juta dan pelaksanaan Reses DPRD Rp1,1 miliar.
Sedangkan anggaran Rp42,7 miliar terdiri dari Administrasi keuangan, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp31,1 miliar.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp1,1 miliar, administrasi umum perangkat daerah Rp4,6 miliar, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Rp189 juta.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp3,6 miliar, Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp1,3 miliar, Fasilitasi Rapat Kordinasi dan Konsultasi DPRD Rp637 juta.(Nardi)
